Sorotan tersebut bukan tanpa alasan. Pasalnya, berdasarkan.informasi diterima pers, Rabu (11/11/2026), calon distributor yang belakangan disebut-sebut akan mendapatkan wilayah distribusi pupuk bersubsidi di Kabupaten Dairi itu diduga memiliki rekam jejak penyaluran pupuk subsidi yang perlu mendapat perhatian serius dari PT Pupuk Indonesia.

Berdasarkan informasi yang diperoleh, ketika masih menjalankan usaha sebagai pemilik kios pupuk bersubsidi di wilayah Kabupaten Dairi, yang bersangkutan diduga pernah menjual atau menyalurkan pupuk bersubsidi ke wilayah Aceh, di luar wilayah kerja penyaluran yang menjadi tanggung jawabnya. Jika dugaan tersebut benar dan dapat dibuktikan, persoalan ini tentu tidak boleh dianggap sepele.

Sebab, pupuk bersubsidi merupakan barang dalam pengawasan pemerintah yang penyalurannya telah ditentukan berdasarkan alokasi, wilayah, dan ketentuan distribusi yang berlaku. Oleh karena itu, rekam jejak calon PUD seharusnya menjadi salah satu pertimbangan utama dalam proses evaluasi dan penetapan distributor baru.

Diantaranya, jangan sampai pelaku usaha yang masih memiliki dugaan persoalan dalam penyaluran pupuk subsidi justru diberikan tanggung jawab yang lebih besar sebagai distributor.

Jangan sampai persoalan di tingkat kios justru menjadi pintu masuk untuk memperoleh kewenangan distribusi yang lebih luas tanpa evaluasi menyeluruh.

Selain persoalan rekam jejak tersebut, masyarakat juga mempertanyakan beredarnya informasi bahwa calon PUD dimaksud telah menyampaikan kepada sejumlah pihak bahwa dirinya mendapatkan dukungan dari pemerintah daerah hingga oknum anggota DPR RI di Senayan. Bahkan, calon distributor tersebut disebut-sebut telah mengetahui wilayah kerja yang akan diperolehnya untuk tahun 2027, meskipun proses penetapan dan evaluasi distributor perlu dilakukan berdasarkan mekanisme serta persyaratan yang berlaku.

Kondisi ini menimbulkan pertanyaan publik mengenai transparansi dan objektivitas proses penunjukan PUD baru. Apakah penetapan distributor benar-benar didasarkan pada kompetensi, kemampuan operasional, kepatuhan terhadap ketentuan distribusi, serta rekam jejak perusahaan, atau justru dipengaruhi oleh kedekatan dan dukungan pihak-pihak tertentu.

Untuk itu kalangan masyarakat berharap PT Pupuk Indonesia tidak terburu-buru mengambil keputusan, sebelum menetapkan PUD baru di Kabupaten Dairi. Yakni perlu dilakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap riwayat usaha calon distributor, termasuk dugaan penyaluran pupuk bersubsidi ke luar wilayah kerja ketika masih berstatus sebagai kios.

Apabila dugaan tersebut terbukti, hal itu patut menjadi bahan evaluasi serius dalam menentukan kelayakan yang bersangkutan untuk menjadi distributor pupuk bersubsidi. Pupuk Indonesia juga diharapkan melakukan verifikasi terhadap laporan atau pengaduan terkait kios yang pernah dikelolanya, termasuk kemungkinan adanya pelanggaran ketentuan penyaluran pupuk bersubsidi.

Hal itu diperlukan agar jangan sampai penunjukan distributor baru justru menimbulkan persoalan baru, mencederai rasa keadilan bagi pelaku usaha lain yang selama ini menjalankan distribusi sesuai aturan, serta merugikan petani sebagai penerima manfaat pupuk bersubsidi. Masyarakat dan pemerhati pertanian meminta pimpinan PT Pupuk Indonesia mengedepankan prinsip transparansi, profesionalitas, dan kepatuhan terhadap regulasi dalam menentukan PUD tahun 2027 di Kabupaten Dairi.

Jangan sampai pupuk bersubsidi yang seharusnya diperuntukkan bagi petani justru menjadi objek kepentingan bisnis dan intervensi pihak-pihak tertentu.