Abdul Rahim Siregar Ungkap Potensi PAD Sumut, Optimalisasi Pajak dan Aset Bisa Tambah Pendapatan hingga Ratusan Miliar (Analisadaily/zulnaidi)
Analisadaily.com, Medan – Provinsi Sumatera Utara (Sumut) dinilai masih memiliki potensi besar untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Optimalisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan, alat berat hingga pengelolaan aset daerah diyakini dapat menjadi sumber pendapatan baru untuk memperkuat kemandirian fiskal daerah.
Hal itu disampaikan Sekretaris Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Sumut, Abdul Rahim Siregar, di ruang kerjanya, Kamis (12/11/2026), saat menyoroti pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2027.
Abdul Rahim mengatakan, dalam pembahasan dua hari terakhir, pihaknya memberikan perhatian serius terhadap upaya menggali berbagai sumber pendapatan daerah. Menurutnya, kenaikan pendapatan yang diajukan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut sekitar Rp200 miliar, dari Rp6,8 triliun menjadi Rp7 triliun, masih belum mencerminkan keseluruhan potensi yang dimiliki daerah.
"Kita berharap tidak hanya naik sekitar Rp200 miliar. Masih banyak potensi lain yang bisa digali dan dioptimalkan. Karena itu, dalam pembahasan KUA-PPAS ini kita konsen bagaimana meningkatkan pendapatan daerah," ujarnya.
Salah satu sektor yang dinilai memiliki peluang besar adalah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Berdasarkan informasi yang diterima dari Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sumut, tingkat kepatuhan pembayaran pajak dari kendaraan yang aktif saat ini diperkirakan baru mencapai sekitar 50 persen.
Abdul Rahim memperkirakan, apabila tingkat kepatuhan tersebut dapat ditingkatkan menjadi 60 persen, penerimaan PKB berpotensi naik dari sekitar Rp1,8 triliun menjadi Rp2 triliun. Artinya, terdapat tambahan pendapatan sekitar Rp200 miliar.
"Ini baru dari PKB. Kalau kita mampu meningkatkan kepatuhan pembayaran pajak kendaraan, ada potensi tambahan sekitar Rp200 miliar. Jadi, yang harus dilakukan adalah memperkuat pendataan, pengawasan dan pelayanan agar masyarakat semakin terdorong membayar pajak," katanya.
Selain PKB, sektor Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) juga dinilai memiliki peluang peningkatan penerimaan. Abdul Rahim menyebutkan, pihaknya telah melakukan pertemuan dengan Pertamina untuk membahas potensi tersebut. Namun, pertemuan itu belum menghasilkan keputusan karena pihak manajemen yang memiliki kewenangan belum hadir.
Meski demikian, ia berharap pembahasan lanjutan dapat menghasilkan langkah konkret sehingga penerimaan dari sektor PBBKB bisa ditingkatkan. Potensi tambahan pendapatan dari sektor ini diperkirakan dapat mencapai sekitar Rp200 miliar.
"Kalau potensi PKB dan PBBKB ini bisa dioptimalkan, sudah ada peluang tambahan sekitar Rp400 miliar. Ini tentu sangat membantu kemampuan keuangan daerah," ungkapnya.
Potensi lainnya berasal dari Pajak Air Permukaan (PAP). Menurut Abdul Rahim, masih banyak perusahaan di Sumut yang memanfaatkan air permukaan untuk kegiatan usaha, tetapi pendataan dan pengawasan terhadap pemanfaatannya belum berjalan maksimal.
Hal serupa juga ditemukan pada sektor pajak alat berat. Ia mencontohkan, berdasarkan temuan dalam pembahasan bersama Bapenda, jumlah alat berat yang terdata di Kabupaten Deli Serdang masih sekitar 50 unit. Padahal, satu perusahaan saja berpotensi memiliki puluhan hingga ratusan unit alat berat.
Kondisi tersebut menunjukkan masih adanya celah pendataan yang perlu segera dibenahi agar seluruh objek pajak dapat teridentifikasi dan memberikan kontribusi terhadap PAD.
"Jangan sampai potensi pajak kita hilang hanya karena pendataan yang belum maksimal. Perusahaan yang menggunakan air permukaan maupun yang memiliki alat berat harus didata secara menyeluruh," tegasnya.
Di luar sektor pajak, Abdul Rahim juga mendorong peningkatan kontribusi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), khususnya Bank Sumut. Ia menyebutkan, target kontribusi yang sebelumnya dipatok sekitar Rp350 miliar belum sepenuhnya tercapai karena realisasi tahun ini baru berkisar Rp265 miliar.
Menurutnya, kinerja BUMD perlu terus diperkuat agar mampu memberikan kontribusi lebih besar bagi pendapatan daerah, termasuk perusahaan daerah lainnya yang mengelola berbagai sektor usaha.
Namun, salah satu potensi yang paling besar dan perlu mendapat perhatian serius adalah optimalisasi pengelolaan aset milik Pemprov Sumut.
Abdul Rahim menilai, nilai aset daerah yang mencapai sekitar Rp38 triliun merupakan modal ekonomi yang sangat besar apabila dikelola secara produktif dan profesional.
Ia mencontohkan DKI Jakarta yang memiliki badan khusus untuk mengelola aset daerah, yakni melalui pengelolaan manajemen aset secara tersendiri. Model tersebut dinilai layak dipelajari dan dipertimbangkan untuk diterapkan di Sumut.
Dengan pengelolaan yang lebih terarah, aset daerah tidak sekadar tercatat dalam neraca pemerintah, tetapi dapat menghasilkan pendapatan berkelanjutan melalui pemanfaatan, kerja sama maupun skema pengelolaan produktif lainnya.
"Kalau aset kita nilainya sekitar Rp38 triliun, bayangkan jika satu persen saja bisa memberikan nilai ekonomi. Potensinya sudah mencapai ratusan miliar rupiah. Bahkan, jika dikelola secara profesional, kontribusinya bisa jauh lebih besar," jelasnya.
Ia berharap Pemprov Sumut mulai mempertimbangkan pembentukan badan atau unit khusus yang menangani manajemen aset daerah agar pengelolaannya lebih fokus, terukur dan memberikan manfaat nyata bagi keuangan daerah.
Lebih jauh, Abdul Rahim menegaskan bahwa peningkatan PAD merupakan salah satu kunci mewujudkan kemandirian fiskal Sumut. Dengan pendapatan daerah yang semakin kuat, ketergantungan terhadap Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat dapat dikurangi.
Menurutnya, apabila PAD Sumut pada 2027 mampu mencapai Rp7 triliun hingga mendekati Rp8 triliun, sementara total pendapatan daerah berada di kisaran Rp12 triliun hingga Rp13 triliun, maka kontribusi PAD akan melampaui 50 persen.
Capaian tersebut akan menjadi langkah penting bagi Sumut untuk memperkuat posisi sebagai daerah yang memiliki kemandirian fiskal.
"Yang kita harapkan adalah bagaimana Sumut bisa mandiri secara fiskal. Jadi, ketika TKD mengalami pengurangan, kita tidak terlalu terbebani karena sudah memiliki sumber pendapatan sendiri yang kuat," katanya.
Abdul Rahim menambahkan, pembahasan KUA-PPAS bukan sekadar menyepakati angka-angka pendapatan dan belanja, melainkan menjadi ruang strategis bagi DPRD dan pemerintah daerah untuk mencari solusi atas tantangan fiskal yang dihadapi Sumut.
Ia menegaskan, DPRD memiliki tanggung jawab memastikan setiap potensi pendapatan daerah digali secara optimal, tetapi tetap memperhatikan kemampuan dan kondisi masyarakat.
"KUA-PPAS yang diajukan pemerintah provinsi merupakan bahan awal untuk dibahas bersama DPRD. Di sinilah pentingnya kolaborasi. Kita ingin pendapatan meningkat, kemandirian fiskal semakin kuat, tetapi jangan sampai upaya meningkatkan PAD justru membebani masyarakat," pungkasnya.
