Abdul Rahim Siregar Dorong Bapenda Sumut Genjot PAD, Target Penerimaan 2026 Jangan Meleset (Analisadaily/zulnaidi)
Analisadaily.com,.Medan – Sekretaris Fraksi PKS DPRD Sumatera Utara (Sumut), Abdul Rahim Siregar, mendorong Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sumut melakukan terobosan dan bekerja lebih agresif dalam mengoptimalkan pendapatan asli daerah (PAD). Upaya tersebut dinilai mendesak mengingat waktu yang tersisa untuk mengejar target penerimaan tahun anggaran 2026 hanya sekitar dua bulan.
Hal itu disampaikan Abdul Rahim menanggapi penyampaian Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Sumut 2027 oleh Pj Sekdaprov Sumut Timur Tumanggor kepada Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sumut di Gedung DPRD Sumut, Senin (9/11/2026).
Menurut Abdul Rahim, target pendapatan daerah Sumut tahun 2026 sebesar Rp11,66 triliun memang mengalami kenaikan sekitar Rp280 miliar dibandingkan tahun sebelumnya. Namun, realisasi penerimaan hingga akhir Oktober yang baru mencapai sekitar 71 persen masih menyisakan kekhawatiran.
"Kita masih meragukan kemampuan pencapaian target tersebut. Karena sampai akhir Oktober realisasinya masih sekitar 71 persen, sementara waktu yang tersisa hanya dua bulan. Ini harus menjadi perhatian serius Bapenda dan TAPD," tegasnya.
Ia mengingatkan, jangan sampai realisasi pendapatan daerah kembali tidak mencapai target sebagaimana pengalaman tahun-tahun sebelumnya. Karena itu, Bapenda harus segera menyusun langkah konkret dan terobosan yang terukur untuk menggenjot penerimaan dalam waktu yang tersisa.
Abdul Rahim menilai, program pemberian hadiah maupun pemutihan pajak kendaraan bermotor yang telah dilakukan pemerintah daerah seharusnya dapat menjadi momentum meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak.
Namun, program tersebut perlu dibarengi strategi yang lebih efektif, termasuk meningkatkan pelayanan, memperluas jangkauan penagihan, serta melakukan pendekatan langsung kepada wajib pajak.
"Jangan hanya menjalankan program rutin. Kita minta Bapenda memikirkan terobosan apa yang bisa dilakukan dalam dua bulan ini agar target PAD dapat tercapai. Apa pun langkahnya, yang penting realistis, terukur, dan memberikan hasil," ujarnya.
Salah satu potensi yang menurutnya harus segera dioptimalkan adalah pajak kendaraan bermotor (PKB). Ia mengungkapkan, berdasarkan informasi yang diterimanya, kendaraan aktif di Sumut yang telah membayar pajak baru sekitar 50 persen.
Kondisi tersebut menunjukkan masih besarnya potensi penerimaan yang belum tergarap. Abdul Rahim bahkan membandingkan capaian tersebut dengan Jawa Barat yang disebutnya mampu mencapai sekitar 80 persen.
"Kita berharap Bapenda bisa mengejar ketertinggalan ini. Kalau kendaraan aktif kita jumlahnya besar, tetapi yang membayar pajak baru sekitar 50 persen, berarti masih ada potensi PAD yang harus dimaksimalkan," katanya.
Selain PKB, ia juga menyoroti Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB). Menurutnya, kenaikan harga bahan bakar semestinya menjadi perhatian dalam menghitung potensi penerimaan pajak tersebut.
Untuk itu, Abdul Rahim meminta Bapenda membangun komunikasi dan koordinasi intensif dengan Pertamina guna memperoleh data yang akurat mengenai volume bahan bakar yang didistribusikan kepada masyarakat di Sumut.
Dengan keterbukaan data tersebut, pemerintah daerah dapat menghitung potensi penerimaan secara lebih tepat sekaligus memastikan kewajiban pajak dapat dipenuhi sesuai ketentuan.
"Jangan sampai potensi yang besar justru tidak tergarap maksimal. Bapenda harus aktif berkoordinasi dengan Pertamina dan membuka data distribusi bahan bakar. Dari situ kita bisa melihat berapa sebenarnya potensi PBBKB yang bisa diperoleh Sumut," jelasnya.
Abdul Rahim menegaskan, optimalisasi PAD bukan semata-mata mengejar angka pendapatan, melainkan bagian penting dalam memperkuat kemampuan fiskal daerah. Apalagi, di tengah penurunan transfer pemerintah pusat, Sumut membutuhkan kemandirian pendapatan agar pembangunan dan pelayanan publik tetap berjalan.
Ia berharap, evaluasi terhadap kinerja penerimaan tahun 2026 menjadi pijakan untuk memperbaiki perencanaan APBD 2027. Dengan demikian, target pendapatan yang telah ditetapkan tidak sekadar menjadi angka di atas kertas, tetapi benar-benar dapat direalisasikan untuk membiayai pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
(NAI/NAI)
