Sekretaris Fraksi PKS DPRD Sumut, Abdul Rahim Siregar, berharap pola yang sama juga diterapkan di wilayah Tapanuli Bagian Selatan (Tabagsel) dan daerah-daerah lain yang jauh dari pusat pemerintahan agar pembangunan benar-benar berlangsung merata di seluruh Sumatera Utara.

Menurut Abdul Rahim, kehadiran gubernur secara langsung di daerah merupakan wujud nyata komitmen dalam menjalankan janji kampanye sekaligus mempercepat penyelesaian berbagai persoalan pembangunan yang selama ini dihadapi masyarakat.

Dalam keterangannya di ruang kerjanya, Jumat (7/8/2026), Abdul Rahim yang juga anggota Komisi A DPRD Sumut ini mengapresiasi kunjungan kedua Gubernur Sumut ke Kepulauan Nias. Baginya, langkah tersebut menunjukkan perhatian serius pemerintah provinsi terhadap percepatan pembangunan dan peningkatan pelayanan publik di wilayah kepulauan.

"Ini sudah kali kedua gubernur datang ke Nias sesuai dengan janji kampanyenya. Kita tentu sangat mengapresiasi. Kehadiran beliau menunjukkan perhatian yang serius terhadap pembangunan yang ada di Nias, baik pembangunan infrastruktur maupun pelayanan kepada masyarakat," ujarnya.

Ia menilai, kebijakan gubernur berkantor di daerah memberikan dampak positif karena kepala daerah dapat melihat langsung kondisi di lapangan, mendengar aspirasi masyarakat, sekaligus mengevaluasi pelaksanaan program pembangunan secara nyata.

Meski demikian, Abdul Rahim mengingatkan pentingnya pembagian tugas yang baik antara gubernur dan wakil gubernur agar pelayanan pemerintahan tetap berjalan optimal meski gubernur sedang berada di luar Kota Medan.

"Yang paling penting adalah pembagian tugas berjalan dengan baik. Ketika gubernur berada di daerah, ritme pemerintahan tetap berjalan sehingga pelayanan kepada masyarakat tidak terganggu. Saya melihat hal itu bisa dilakukan dengan baik," katanya.

Lebih jauh, politisi PKS tersebut berharap konsep berkantor di daerah tidak hanya dilakukan di Kepulauan Nias, tetapi juga diperluas ke kawasan Tapanuli Bagian Selatan (Tabagsel), yang meliputi Kabupaten Tapanuli Selatan, Mandailing Natal, Padang Lawas, Padang Lawas Utara, serta Kota Padangsidimpuan. Menurutnya, kawasan tersebut juga memiliki karakteristik wilayah yang cukup jauh dari pusat pemerintahan provinsi sehingga membutuhkan perhatian khusus.

"Kita berharap setelah Nias, gubernur juga bisa berkantor di Tabagsel. Selain itu, daerah-daerah lain yang jauh dari pusat pemerintahan juga perlu mendapat perhatian yang sama. Dengan begitu masyarakat benar-benar merasakan kehadiran pemerintah provinsi di tengah-tengah mereka," ungkapnya seraya mengaku Tabagsel merupakan daerah pemilihannya (Dapil).

Abdul Rahim menegaskan, kehadiran gubernur di berbagai wilayah bukan sekadar agenda seremonial, melainkan menjadi sarana untuk memastikan seluruh tahapan pembangunan berjalan sesuai target dan berbagai persoalan daerah dapat segera ditindaklanjuti.

Ia juga menilai langkah tersebut selaras dengan visi pembangunan Sumatera Utara yang berkeadilan dan berkelanjutan, di mana setiap daerah memperoleh perhatian yang sama tanpa membedakan letak geografisnya.

"Semangatnya adalah pemerataan pembangunan. Kehadiran gubernur di daerah akan membuat masyarakat merasa diperhatikan sekaligus memastikan program-program pembangunan benar-benar berjalan sesuai kebutuhan masing-masing wilayah," katanya.

Terkait anggaran, Abdul Rahim menilai kegiatan berkantor di daerah tidak perlu dipandang sebagai beban baru bagi APBD. Menurutnya, kunjungan kerja gubernur merupakan bagian dari pelaksanaan tugas pemerintahan yang telah memiliki mekanisme pembiayaan.

"Pada prinsipnya itu merupakan bagian dari tugas gubernur. Kalaupun ada kebutuhan operasional tambahan, tentu dapat disesuaikan. Yang terpenting adalah manfaat yang dirasakan masyarakat melalui pelayanan pemerintahan yang lebih dekat dan pembangunan yang lebih merata," jelasnya.

Di akhir keterangannya, Abdul Rahim berharap pola kepemimpinan yang aktif turun ke daerah terus dipertahankan sehingga seluruh kabupaten dan kota di Sumatera Utara memiliki kesempatan yang sama untuk menyampaikan persoalan sekaligus memperoleh solusi secara langsung dari pemerintah provinsi.

"Harapan kita, masyarakat di seluruh Sumatera Utara, baik di Nias, Tabagsel maupun wilayah lainnya, dapat merasakan bahwa gubernur hadir untuk memastikan pembangunan berjalan, pelayanan publik semakin baik, dan tidak ada lagi daerah yang merasa jauh dari perhatian pemerintah provinsi," pungkasnya.