PAN Setujui Ranperda RTRW Sumut 2026–2046, Yahdi: Pembangunan Harus Merata dan Berpihak kepada Rakyat (analisadaily/istimewa)
Analisadaily.com, Medan – Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPRD Sumatera Utara menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2026–2046 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda).
Persetujuan tersebut disampaikan Ketua Fraksi PAN DPRD Sumut, Ir Yahdi Khoir Harahap, MBA, saat membacakan pendapat akhir fraksi dalam rapat paripurna DPRD Sumut, Jumat (20/11).
Yahdi menegaskan, RTRW bukan sekadar dokumen perencanaan, melainkan pedoman strategis yang menentukan arah pembangunan Sumatera Utara selama 20 tahun ke depan. Karena itu, penataan ruang harus mampu menciptakan pembangunan yang terarah, merata, produktif, berkeadilan, dan berkelanjutan.
Menurutnya, seluruh kebijakan pembangunan, perizinan, pembangunan infrastruktur, pengembangan pusat ekonomi hingga pemanfaatan sumber daya alam harus mengacu pada RTRW agar tidak terjadi tumpang tindih pemanfaatan ruang yang merugikan masyarakat.
PAN juga menekankan pentingnya perlindungan lahan pertanian produktif untuk memperkuat ketahanan pangan. Alih fungsi lahan harus dikendalikan, sementara pengembangan agroindustri, akses pasar dan infrastruktur pertanian perlu diperkuat agar petani memperoleh nilai tambah..
Di sektor industri, Fraksi PAN mendukung pengembangan kawasan industri strategis di Tanjung Kasau, Kabupaten Batu Bara, pada lahan PT Perkebunan Sumatera Utara seluas 800 hektare sebagai tahap awal dari rencana kawasan 2.000 hektare.
Yahdi berharap pengembangan tersebut disinergikan dengan KEK Sei Mangkei, Kawasan Industri Kuala Tanjung serta kawasan industri di eks HGU PT EMHA dan PT Moies. Dengan keterpaduan tersebut, kawasan-kawasan industri di Batu Bara diharapkan saling menopang dan menjadi kekuatan industri besar Sumatera Utara.
Menurutnya, RTRW diharapkan tidak hanya sebagai dokumen perencanaan tetapi juga dijadikan pedoman untuk penataan lingkungan hidup yang lebih baik untuk 20 tahun ke depan. Sebagai road map penataan lingkungan guna mencegah terjadinya eksploitasi yang serampangan terhadap pemanfaatan sumber daya yang ada guna mendukung pelestarian lingkungan demi masa depan yang tetap menjamin kelangsungan hidup yang lebih baik dinmasa depan.
"Singkatnya RTRW adalah suluh atau navigasi yang mengarahkan kita kepada jaminan masa depan yang tetap terjaga dan lestari," tegas anggota DPRD Sumut daerah pemilihan Kabupaten Asahan, Batubara dan Kota Tanjungbalai ini.
Selain itu, PAN mendorong pemerataan infrastruktur, perlindungan kawasan hutan dan pesisir, pengelolaan pertambangan yang bertanggung jawab, serta pengembangan ekowisata Danau Toba, Kepulauan Nias dan kawasan konservasi lainnya.
Aspek mitigasi bencana juga menjadi perhatian, khususnya kawasan rawan bencana Gunung Sinabung dan Gunung Sibayak. Penataan ruang harus disertai pembatasan pembangunan di zona berisiko, jalur evakuasi dan sistem informasi kebencanaan yang efektif.
Tidak kalah penting, PAN meminta pemerintah membuka ruang partisipasi masyarakat, termasuk petani, nelayan dan masyarakat adat, dalam perencanaan hingga pengawasan pemanfaatan ruang. Pengawasan dan penegakan aturan juga harus dilakukan secara tegas, transparan dan tanpa diskriminasi.
“Keberhasilan RTRW tidak cukup diukur dari tersusunnya dokumen dan peta, tetapi dari kemampuannya memberikan kepastian investasi, melindungi lingkungan, mengurangi kesenjangan wilayah, memperkuat ekonomi masyarakat serta meningkatkan kesejahteraan rakyat Sumatera Utara,” Wakil Ketua DPW PAN Sumut ini lagi.
Ia berharap penetapan RTRW 2026–2046 menjadi momentum memperkuat tata kelola pembangunan yang lebih tertib dan berpihak pada kepentingan masyarakat.
Dengan persetujuan Fraksi PAN, Yahdi meminta Pemprov Sumut berkomitmen melaksanakan Perda tersebut secara konsisten, transparan dan bertanggung jawab sehingga pembangunan tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menghadirkan manfaat nyata dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Sumatera Utara.
(NAI/NAI)