Pemprov Sumut-BPJS Ketenagakerjaan 'Kunci' Perlindungan Pekerja Proyek: Tidak Ada Lagi Pekerja Tanpa Jaminan Sosial

Pemprov Sumut-BPJS Ketenagakerjaan 'Kunci' Perlindungan Pekerja Proyek: Tidak Ada Lagi Pekerja Tanpa Jaminan Sosial
Pemprov Sumut-BPJS Ketenagakerjaan 'Kunci' Perlindungan Pekerja Proyek: Tidak Ada Lagi Pekerja Tanpa Jaminan Sosial (Analisadaily/Ist)

Analisadaily.com, Medan - Pemerintah Provinsi Sumatera Utara bersama BPJS Ketenagakerjaan Wilayah Sumbagut memperkuat sinergi untuk memastikan seluruh pekerja yang terlibat dalam proyek jasa konstruksi pemerintah daerah mendapatkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan.

Komitmen tersebut mengemuka dalam pertemuan antara BPJS Ketenagakerjaan Wilayah Sumbagut dan Pemprov Sumatera Utara di Medan, Rabu (18/11).

Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara, Timur Tumanggor, S.Sos, M.AP, meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD), khususnya Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), memastikan setiap paket pekerjaan jasa konstruksi telah mendaftarkan tenaga kerjanya sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan.

"Seluruh PPK agar memperhatikan dan memastikan setiap paket pekerjaan jasa konstruksi, pekerjanya telah terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan. Dengan demikian, ketika proyek sedang berjalan, tenaga kerja mendapatkan perlindungan berupa Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian," ujar Timur Tumanggor.

Ia menegaskan, kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja proyek pemerintah bukan sekadar pemenuhan kewajiban administratif, melainkan bentuk tanggung jawab pemerintah dalam memberikan perlindungan terhadap risiko kerja.

Menurut dia, regulasi terkait perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan telah tersedia, termasuk peraturan daerah yang menjadi landasan pelaksanaannya. Karena itu, ke depan diharapkan tidak ada lagi proyek pemerintah daerah yang pekerjanya belum terlindungi BPJS Ketenagakerjaan.

Kepala BPJS Ketenagakerjaan Wilayah Sumbagut, Kunto Wibowo, mengungkapkan cakupan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan di Sumatera Utara saat ini baru mencapai 36,62 persen dari total pekerja. Karena itu, pihaknya terus mendorong peningkatan kepatuhan perusahaan, termasuk memperluas sosialisasi kepada pekerja sektor informal dan pekerja jasa konstruksi.

"Kami bersinergi dan berkolaborasi untuk meningkatkan kepatuhan terhadap perlindungan pekerja, khususnya di sektor jasa konstruksi, bersama seluruh OPD yang menjadi pemangku kepentingan dalam pelaksanaan proyek di Provinsi Sumatera Utara," kata Kunto.

Kunto juga mengungkapkan bahwa sepanjang 2026 tercatat 361.667 kasus kecelakaan kerja di Sumatera Utara. Angka tersebut menjadi pengingat pentingnya perlindungan jaminan sosial bagi pekerja, terutama mereka yang menghadapi risiko tinggi dalam menjalankan pekerjaan.

Ia mencontohkan kasus seorang petugas kebersihan di jalan tol yang tertabrak truk hingga mengalami cedera berat pada bagian kepala. Biaya perawatan korban di rumah sakit mencapai sekitar Rp800 juta.

"Risiko seperti ini yang harus kita antisipasi. Program BPJS Ketenagakerjaan sangat dibutuhkan pekerja karena dapat memberikan perlindungan sekaligus mencegah pekerja dan keluarganya jatuh ke dalam kemiskinan ketika terjadi risiko kecelakaan kerja," ujarnya.

Melalui pertemuan tersebut, BPJS Ketenagakerjaan berharap seluruh OPD dapat berkoordinasi dengan pelaksana proyek untuk segera mendaftarkan pekerjanya, sehingga perlindungan jaminan sosial dapat diberikan sejak proyek mulai dilaksanakan.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Kepala Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Sumatera Utara Dr. Illyan Chandra Simbolon, S.STP., M.SP., serta perwakilan dari 12 OPD, termasuk sejumlah dinas dan unit pelaksana teknis daerah (UPTD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

(JW/RZD)

Baca Juga

Rekomendasi