Ratusan massa SPSB saat melakukan aksi demo di kantor Bupati Deliserdang (Analisadaily/Kali A Harahap)
Analisadaily (Lubuk Pakam) - Ratusan massa Penggarap lahan PTPN II yang menamakan dirinya Serikat Petani Simalingkar Bersatu (SPSB) melakukan aksi demo kekantor Bupati Deliserdang, Kantor DPRD dan kantor BPN Kabupaten Deliserdang, Senin (25/11).
Koordinator Aksi Arus Wiyono menilai pemerintah daerah seolah tinggal diam dalam masalah konflik agraria yg terjadi pada lahan yang mereka klaim sudah diusahai sejak 1951.
Untuk itu massa panggarap yang tergabung dalam SPSB dalam orasinya mengusung poster dan spanduk yang isinya menuntut menghentikan darurat agraria khususnya di Simalingkar dan Pancurbatu, Kabupaten Deliserdang.
Berikan hak atas tanah yang secara terus menerus menempati dan menyuburkan tanah tersebut sejak 1951. Aksi mendapat pengawalan ketat pihak kepolisian dan Satpol PP Deliserdang.
Usai melakukan aksi di Kantor Bupati Deliserdang, massa bergerak ke Kantor DPRD Deliserdang dan mendesak anggota DPRD Deliserdang segera membuat rekomendasi kepada Bupati Deliserdang untuk mengeskakan tanah tersebut untuk petani, sebagai tindak lanjut dari kerja DPRD Deliserdang sebelumnya.
Kepala Bagian Sekretaris Perusahaan PTPN II Irwan yang didampingi Kabag Hukum Pertanahan PTPN II Kennedy Sibarani dan humas PTPN II Sutan panjaitan serta Sastra SH Mkn dan Dr Ali Yusran Gea SH Mkn MH selaku Kuasa Hukum PTPN II mengatakan, mereka menghormati aksi demo yang dilakukan para petani walaupun pihak PTPN II telah memenangkan gugatan petani di PTUN dengan putusan NO 119/G/2018 yang menyatakan gugatan petani sebagai penggugat tidak diterima dan dikuatkan lagi dengan putusan PTUN Medan no.146/B/2019.
Pihak PTPN II dalam keterangannya juga mengimbau agar masyarakat yang telah menguasai lahan yang masih bersertifikat HGU No 171 Simalingkar A dengan luas 854.26 ha berakhir tahun 2034 agar secara sukarela mengembalikannya ke pihak PTPN II yang diberikan amanah untuk mengelola aset negara oleh negara, dan menurutnya dalam melakukan kegiatan pembersihan lahan ini ungkap Humas PTPN II Sutan Panjaitan.
"Pihak PTPN II bukanlah melakukan penggusuran untuk kepentingan pribadi melainkan kepentingan negara,” ucapnya.
Selain itu pihak PTPN II mengucapkan terima kasih kepada masyarakat yang telah menyerahkan kembali tanah negara yang bersertifikat HGU kepada PTP II dan menerima tali asih dari PTPN II kurang lebih 200 ha di lahan kebun bekala," pungkasnya.
(KAH/JG)
