“Multipihak sangat signifikan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Istilah multipihak ini sebagai pentahelix yang terdiri dari pemerintah, akademisi, dunia usaha, masyarakat dan media massa. Ini adalah urusan bersama, kata Doni pada pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana (Rakornas PB) 2020 di Sentul, Jawa Barat, Senin (3/1).

“Urusan penanggulangan bencana tidak dapat dilakukan sendiri, tetapi oleh segenap komponen bangsa, baik pada pra, saat dan pasca bencana. Mari bekerja sama untuk melindungi rakyat yang semakin hari memiliki potensi ancaman bencana,” ujarnya.

Seminar ini membahas enam tema utama, 1. Manajemen Kebencanaan. 2. Ancaman Geologi dan Vulkanologi (Gempa Bumi, Tsunami, Likuifaksi, Erupsi Gunungapi). 3. Ancaman Hidrometeorologi (Kekeringan, Karhutla, dan Perubahan Iklim).

Lalu, 4. Ancaman Hidrometeorologi (Banjir, Banjir Bandang, Tanah Longsor, Puting Beliung, Abrasi). 5. Ancaman Limbah dan Kegagalan Teknologi; sert 6. Sosialisasi Katana dan Edukasi Kebencanaan.

Hadir pada kesempatan itu, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy mengatakan, penanggulangan bencana memang membutuhkan koordinasi.

Karena, lanjutnya, penanggulangan bencana selalu melibatkan banyak pihak. Namun demikian, ia berpesan, dalam koordinasi dibutuhkan distribusi kewenangan dan distribusi tugas. Kewenangan tadi sesuai fungsi dan peran masing-masing.

Wilayah Indonesia, kata dia, berada di cincin api yang berdampak pada potensi ancaman bencana. Sehingga, ia mengingatkan, kenyataan ini harus disyukuri sebagai anugerah.

“Ini menjadi tantangan bagi kita semua. Ketika bangsa itu ada ujian, maka bangsa itu akan besar," ucap Muhadjir.

Seminar nasional ini bertujuan untuk mengidentifikasi isu terkini terkait penanggulangan bencana dan akar masalah dan driving force setiap ancaman bencana.

(CSP)