Berkaitan adanya pihak-pihak yang keberatan dengan pekerjaan PTPN II, Sastra mendukung agar ditempuh upaya hukum sehingga semuanya terungkap secara terang.

"Karena saya selaku pengacara heran kenapa masih ada SHM (Surat Hak Milik) yang dimiliki pribadi di atas sertifikat HGU milik BUMN yang masa berlakunya masih aktif. Inikan jadi pertanyaan besar bagi praktisi hukum, kenapa bisa SHM di atas HGU milik BUMN yang masih aktif, ada apa ini?," kata Sastra didampingi Koordinator Humas PTPN II, Sutan BS Panjaitan, kepada Analisadaily.com, Rabu (15/4).

Menurutnya dalam tiga tahun terakhir kliennya gencar melakukan pembersihan lahan yang HGU-nya masih aktif.

Dengan demikian ia berpendapat bahwa jajaran Direksi PTPN II serius dalam menjalankan tugas dari pemegang saham yaitu Kementerian BUMN.

Khusus untuk pengambilalihan kembali lahan HGU yang masih aktif di wilayah kerja Kebun Sei Semayang, Sastra menyebut tujuannya untuk ditanami tebu kembali.

Penanaman ini dilakukan untuk memenuhi pasokan bahan baku ke Pabrik Gula Sei Semayang yang beberapa bulan lalu beroperasi kembali guna mendukung program pemerintah swasembada gula nasional.

"Jadi udah sepatutnya stakeholder termasuk masyarakat Sumatera Utara memdukung program kerja PTPN II, tidak semua provinsi di Indonesia memiliki pabrik gula, kita harusnya masyarakat di Sumatera Utara merasa bangga dengan pabrik gula itu," pungkasnya.

(KAH/EAL)