Selain itu PHAI Sumut juga mendesak DPR RI dan Menkumham Yasonna Laoly agar membatalkan pembahasan RUU Cipta Kerja dan RUU KUHP saat pandemi corona (Covid-19).

"Saya sangat tidak setuju atau menolak Omnibus Law yang sedang digodok oleh DPR RI, serta RUU Cipta Kerja karena bagi saya sangat menguntungkan kapitalis, tidak menguntungkan bagi pekerja," kata Ketua DPD PHAI Sumut, Muhammad Arif Harahap, Sabtu (9/5).

Menurutnya konsep Omnibus Law tidak dapat digunakan di Indonesia yang menerapkan civil law karena bisa tumpang tindih aturan.

"Dengan meningkatnya angka pengganguran maka berpeluang besar dampaknya terhadap penurunan daya beli masyarakat dan menimbulkan gejolak sosial di masyarakat," ujarnya.

Lanjutnya, sistem outsourching adalah alih daya di Omnibus Law. Outschorcing memuat bahwa perlindungan buruh upah dan kesejahteraan pekerja serta syarat-syarat kerja dan perselisihan yang timbul menjadi tanggung jawab perusahaan alih daya.

"Bila situasi ini berlangsung lama, program bantuan sosial yang telah ada sebelumnya dari pemerintah juga dipertanyakan efektifitasnya, seperti kartu prakerja dan padat karya tunai," sambungnya lagi.

Selain itu, sambung Arif, kebijakan Omnibus Law juga berdampak terhadap petani, buruh, mahasiswa, dan semua gerakan rakyat.

"Sebelumnya memang program ini memang dipersiapkan oleh pemerintah untuk menghadapi tuntutan global terhadap tren produksi yang mendorong skema industri 4,0 (teknologi digital) terhadap masalah jebakan pendapatan kelas menengah di tengah meningkatnya jumlah usia produktif yang menjadi bonus demografi Indonesia dan semakin memperburuk kondisi yang telah tercipta hari ini," paparnya.

"Hal yang merugikan, pekerja menjadi lemah, buruh menjadi lemah, perlindungan UMKM lemah dan tercipta model industri baru, perburuhan baru dan relasi industri berbasis digital," pungkasnya.

(ONG/EAL)