"Di era reformasi, pertahanan dan keamanan harus diletakkan dalam bingkai perlindungan hak asasi manusia yang sudah masuk dalam undang-undang dan juga sudah dijadikan bekal bagi prajurit TNI dalam melaksanakan tugasnya," kata Mahfud, dilansir dari Antara, Kamis (30/7).

Hal tersebut disampaikan Mahfud saat mengunjungi Markas Komando Pasukan Marinir (Pasmar) TNI Angkatan Laut di Jakarta. Mahfud memastikan prajurit TNI juga sudah memiliki buku saku tentang tata cara melaksanakan pertempuran sesuai dengan hukum humaniter internasional.

"Saya melihat prajurit TNI sudah mempunyai buku saku tentang tata cara melaksanakan pertempuran sesuai dengan hukum humaniter internasional. Jangan ada lagi kecurigaan bahwa militer anti-hak asasi," sebutnya.

Dalam kunjungan itu, Menko Polhukam menyampaikan rasa bangganya karena TNI, khususnya TNI AL, memiliki pasukan khusus antiteror dengan kemampuan teknik, dan didukung peralatan yang cukup memadai.

"Yang terpenting adalah mereka mempunyai semangat berjuang yang tinggi untuk mempertahankan kelangsungan Negara Republik Indonesia yang diraih kemerdekaannya dengan susah payah," ucapnya.

Menurutnya, sebagai pewaris kemerdekaan, generasi penerus memiliki tanggung jawab sebagai anak bangsa untuk selalu menjaga kemerdekaan, kedaulatan, kemakmuran, serta memajukan bangsa berdasarkan fungsi masing-masing.

Hadir pada kunjungan tersebut, antara lain Kepala Staf Umum TNI (Kasum TNI) Letnan Jenderal TNI Joni Supriyanto, pejabat utama Kemenko Polhukam, Kementrian Pertahanan, Mabes TNI, Mabes TNI AL, serta dari Korps Marinir.

(RZD)