Bekerja sama dengan CCPHI, studi ini mengidentikasi peluang pemerintah Indonesia agar dapat berbuat lebih banyak untuk masyarakat, serta bagaimana donasi yang dilakukan swasta/perusahaan dapat berperan memenuhi kebutuhan masyarakat.

“Asia memiliki sepertiga dari kekayaan dunia, tetapi dua pertiganya termasuk dalam kategori negara miskin dunia,” kata Dr. Ruth Shapiro, CEO CAPS dalam paparan hasil survei sescara virtual di Jakarta, Senin (7/9).

Saat ini, kata dia, merupakan kesempatan menggunakan kekayaan yang ada untuk mengentaskan kemiskinan, melindungi lingkungan dan mempromosikan ketahanan masyarakat.

“DGI2020 memperjelas, pemerintah, donor, dan sektor sosial harus bekerja sama, lebih dari sebelumnya, untuk membangun Asia yang lebih kuat, lebih sejahtera, dan lebih adil seiring dengan upaya kita mengatasi krisis ekonomi karena pandemi Corona," jelasnya.

Saat dunia berjuang mengatasi pandemi yang sedang berlangsung, dan tidak bisa kembali ke keadaan semula. Dihadapkan dengan ekonomi yang stagnan atau menurun, pemerintah di Asia merasa sulit mengimbangi kebutuhan rakyat yang meningkat.

"Dalam konteks ini, sektor sosial, yang didukung pendanaan dari bisnis dan individu, menjadi lebih penting dalam penyediaan layanan sosial yang vital," urainya.

Pada masa terjadinya wabah Covid-19, donasi amal berfokus merespons komunitas lokal. Dengan dukungan internasional yang menurun, maka filantropi “Asia untuk Asia” harus mengisi kekosongan tersebut.

Jika penduduk Asia menyumbangkan setara dengan 2 persen dari produk domestik bruto mereka, maka akan terkumpul sejumlah US$ 587 miliar setiap tahunnya (jumlah ini 12 kali lipat jumlah bantuan bersih luar negeri yang mengalir ke Asia).

Dan, hampir 40 persen dari tambahan US$ 1.5 triliun yang dibutuhkan Asia Pasifik setiap tahunnya guna memenuhi tujuan Pembangunan Berkelanjutan PBB pada tahun 2030.

“Pandemi global telah mempercepat penurunan jumlah pendanaan luar negeri, yang membuat kebutuhan untuk filantropi domestik makin meningkat dari sebelumnya,” kata Direktur Eksekutif –CCPHI, Sonny Sukada.

Sonny menambahkan, selain mencari dukungan yang lebih besar dari pemerintah dan korporasi, metode kreatif penggalangan dana domestik menjadi lebih penting untuk menjembatani kesenjangan tersebut.

Sebesar 32 persen organisasi sektor sosial mengandalkan crowdfunding di Indonesia, dan lebih dari 80 persen berencana untuk menggunakannya di masa mendatang.

DGI2020, sebuah studi dalam konteks modal swasta memenuhi kebutuhan masyarakat. Studi ini memberikan peta jalan untuk kebijakan dan praktik yang meningkatkan amal dan mendorong sektor sosial semakin berkembang dan efektif.

Indeks ini dapat membantu sara folantropis, pembuat kebijakan, peneliti, organisasi non pemerintah (NGO) dan warga negara yang terlibat untuk lebih memahami hal apa saja yang dapat meningkatkan pemberian filantropi di negara mereka.

Studi ini juga menyoroti bagaimana meningkatkan akuntabilitas dan transparansi untuk mengatasi defisit kepercayaan yang dihadapi oleh sektor sosial yangdapat membuat calon donor untuk mundur.

(TRY/CSP)