Dilansir dari CNNIndonesia, pernyataan sikap Jokowi tersebut disampaikan Juru Bicara Kepresidenan, Fadjroel Rachman. Presiden Jokowi, lewat Fadjroel, menyatakan, pemungutan suara Pilkada di 270 daerah akan tetap dilaksanakan serentak pada 9 Desember 2020.

"Pilkada 2020 tetap sesuai jadwal, demi menjaga hak konstitusi rakyat, hak dipilih dan hak memilih," kata Fadjroel, Senin (21/9).

Disebutkan, pelaksanaan tahapan pilkada harus diiringi dengan disiplin protokol kesehatan yang ketat. Selain itu, penyelenggaraan Pilkada juga perlu disertai dengan penegakkan hukum dan sanksi tegas.

"Supaya tidak terjadi klaster baru Pilkada," ujarnya.

Disampaikan Fadjroel, Jokowi juga mengatakan Pilkada tidak bisa ditunda hingga pandemi berakhir. Pemerintah tidak bisa memastikan kapan pandemi Covid-19 selesai di Indonesia dan dunia.

"Karenanya, penyelenggaraan Pilkada harus dengan protokol kesehatan ketat agar aman dan tetap demokratis," sebutnya.

Fadjroel menyampaikan, penyelenggaraan Pilkada di tengah pandemi dapat dijalankan seperti di beberapa negara lain. Ada beberapa negara yang tetap menggelar pemilihan umum. Tentu diiringi dengan protokol kesehatan ketat.

"Negara-negara lain seperti Singapura, Jerman, Perancis, dan Korea Selatan juga menggelar Pemilihan Umum di masa pandemi dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat," tegasnya.

Fadjroel meminta masyarakat untuk tetap bergotong-royong mencegah potensi klaster baru penularan Covid-19 di setiap tahapan Pilkada. Berdasarkan Peraturan KPU (PKPU) Nomor 6/2020, pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 harus menerapkan protokol kesehatan tanpa mengenal warna zonasi wilayah.

"Semua Kementerian dan Lembaga terkait, juga sudah mempersiapkan segala upaya untuk menghadapi Pilkada dengan kepatuhan pada protokol kesehatan dan penegakan hukum," ucapnya.

Terakhir, Fadjroel berharap Pilkada serentak dapat menjadi momentum baru bagi masyarakat untuk menemukan inovasi baru untuk meredam dan memutus rantai penyebaran Covid-19.

"Sekaligus menunjukkan kepada dunia internasional bahwa Indonesia adalah negara demokrasi konstitusional serta menjaga keberlanjutan sistem pemerintahan demokratis sesuai dengan ideologi Pancasila dan konstitusi UUD 1945," tandasnya.

(RZD)