Terhadap insiden tersebut, DPW FSPMI Sumut dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) FSPMI Sumut mengambil tindakan tegas dengan melaporkan dugaan kesalahan prosedural dalam penetapan status tersangka terhadap Ketua KC FSPMI Palas ke Kabag Wassidik Polda Sumut.

Demikian disampaikan Direktur LBH FSPMI Sumut, Rohdalahi Subhi Purba, bersama Ketua FSPMI Sumut, Willy Agus Utomo, usai menemui Kanit Wasidik Ditreskimum Polda Sumut, Kompol Effendi Jambak, dalam agenda konfirmasi kasus pengaduan keberatan.

Rohdalahi mengatakan, pihaknya sangat menyesalkan dan merasa keberatan atas penetapan status tersangka atas nama Ketua KC FSPMI Palas oleh jajaran penyidik Polres Palas yang dinilai terburu-buru.

"Seharusnya pihak penyidik menelaah kasusnya sejak di awal, apakah ini tindak kejahatan pidana murni, atau konflik internal dalam organisasi serikat pekerja di lingkup KC FSPMI Palas, terkait dana perjuangan THR tahun 2020 kepada pekerja BHL," ujar Rohdalahi, Rabu (11/11).

Menurutnya, sesuai bukti dan fakta yang diterima pihaknya, persoalan perjuangan THR pekerja BHL tahun 2020 merupakan bagian dari tugas pokok dan fungsi dibentuknya serikat pekerja FSPMI di lingkungan perusahaan.

"Acuannya sangat jelas. Ini disebutkan dalam ketentuan UU 13/2003 tentang Ketenagakerjaan, UU Nomor 2 tahun 2004 tentang PPHI dan UU 21/2000 tentang SP/SB. Hal ini juga secara detail diatur dalam AD/ART FSPMI dan Peraturan Organisasi. Jelas sekali, ini kasus internal organisasi, bukan delik perkara pidana," tegasnya.

Ketua DPW FSPMI Sumut, Willy Agus Utomo, juga menyayangkan sikap terburu-buru dari penyidik Polres Palas yang langsung menetapkan tersangka terhadap Ketua KC FSPMI Palas. Padahal, ini masalah internal organisasi, dan pelapor secara sah masih menjadi anggota FSPMI.

"Kita minta agar penyidik menghentikan kasus kriminalisasi ini dan memulihkan nama baik Maulana Syafi'i, dan atas nama organisasi kami menegaskan, tindakan Maulana Syafi'i tersebut bukanlah tindakan personal pribadi," terangnya.

(RZD)