Penetapan status tersangka tersebut tertuang dalam Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) Ditreskrimum Polda Sumut Nomor: B/SP2HP/1969/VIII/Res.1.9/2026/Ditreskrimum tertanggal 18 Agustus 2026. Kasus ini merupakan tindak lanjut dari laporan masyarakat atas nama Muhammad Gazali Iskandar dengan nomor laporan LP/B/449/IV/2023/SPKT/Polda Sumut.

Atas dugaan pemalsuan dokumen negara tersebut, Dody Thahir dijerat dengan Pasal 266 subsider Pasal 263 KUHP dan terancam sanksi pidana berat. Sebelum penetapan tersangka ini, Dody sempat diketahui mangkir dari panggilan pemeriksaan penyidik.

Penetapan tersangka ini memantik tanggapan dari pengamat politik, Dr. Bakhrul Khair Amal. Ia menyoroti lamanya penanganan kasus yang sudah bergulir selama tiga tahun di kepolisian tersebut.

"Ini harus cepat diambil sikap oleh Partai Golkar Sumut. Tiga tahun sudah berlalu kasusnya dan terlalu lama, kenapa ini bisa terjadi, kinerja Polda Sumut juga harus dipertanyakan," tegas Bakhrul, Selasa (1/9).

Bakhrul menekankan bahwa sebagai salah satu partai politik besar, Partai Golkar harus berdiri tegak lurus mendukung penegakan hukum tanpa tebang pilih. Ia menyarankan langkah tegas berupa penonaktifan sementara Dody Thahir dari posisinya di dewan.

Kelancaran Proses Hukum: Penonaktifan bertujuan agar proses pemeriksaan berjalan lancar tanpa terganggu agenda kerja sebagai wakil rakyat.

Tanggung Jawab Publik: Sanksi partai dan sanksi sosial penting ditegakkan mengingat posisi tersangka yang mengemban amanat rakyat.

Independensi Hukum: Penegakan hukum di Sumatera Utara diharapkan tidak "tumpul ke atas, tajam ke bawah".

Hingga berita ini diturunkan, publik menunggu langkah resmi dari internal DPD Partai Golkar Sumut terkait status keanggotaan maupun kedudukan Dody Thahir di DPRD Sumut.

(JW/RZD)