Warga melintas dekat mural bertema ajakan kepada masyarakat agar menolak segala bentuk politik uang di Pilkada 2020 di Surabaya, Jawa Timur, Jumat (4/12). (ANTARA FOTO/Didik Suhartono/foc)
Analisadaily.com, Tanjungbalai - Di masa tenang jelang pelaksanaan Pilkada serentak 9 Desember 2020, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Tanjungbalai mengimbau masyarakat untuk melawan dan menolak politik uang.
Komisioner Divisi Pengawasan, Bawaslu Kota Tanjungbalai, Musliadi Nasution menjelaskan, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota mengatur sanksi pidana terhadap praktik politik uang. Sesuai isi Pasal 187A Undang-Undang tersebut, pemberi dan penerima politik uang di pidana penjara paling singkat 3 tahun paling lama 6 tahun dan denda paling sedikit dua ratus juta rupiah paling banyak satu milliar rupiah.
"Untuk itu, jika masyarakat mengetahui adanya politik uang untuk memenangkan paslon tertentu, laporkan ke Bawaslu Kota Tanjungbalai atau Panwaslu Kecamatan setempat dilengkapi bukti dan fakta otentik, pasti kami proses," kata Musliadi dilansir dari Antara, Senin (7/12).
Ia melanjutkan, selain patroli ke enam kecamatan se Kota Tanjungbalai, Bawaslu juga melakukan penguatan kepada Panwas Kecamatan agar gencar melaksanakan pengawasan dan pencegahan politik uang di masa tenang Pilkada Tanjungbalai 2020. "Pengawasan anti politik uang ini berlangsung dan berkeliling dari jalan-jalan besar di Kecamatan Datuk Bandar hingga Kecamatan Teluk Nibung. Serta apel penguatan ke Panwas Kecamatan," kata Musliadi.(CSP)
