"Kebijakan melakukan impor beras merupakan keputusan keliru, karena akan sangat merugikan petani. Kami dengan tegas menolak kebijakan tersebut," kata Ketua DPD GMNI Sumut, Paulus P. Gulo, Jumat (26/3).

Paulus menjelaskan, provinsi penghasil beras terbesar di Indonesia di antaranya Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Sulawesi Selatan, Lampung, Sumatera Selatan dan Sumut.

Sumut sendiri merupakan produsen gabah ke tujuh di indonesia, dengan luas lahan 413.141 ha dapat menghasilkan gabah sebanyak 2.078.901 ton GKG atau setara dengan 1.192.665 ton beras dan menurut BPS, total panen GKG Januari-April 2020 di Sumut yakni sebesar 847 ribu ton. Sementara angka perkiraan atau prognosa Januari-April 2021 sebesar 954 ribu ton.

"Di Sumut terdapat beberapa kabupaten penghasil gabah (padi dan beras) terbanyak antara lain Deliserdang, Serdang Bedagai, Toba, Tapanuli Utara, Langkat, dan Kepulauan Nias," jelasnya.

Menilik Data proyeksi Kementerian Pertanian (Kementan) dan Badan Pusat Statistik (BPS) terkait produksi beras nasional akan surplus pada 2021. BPS menyebut potensi produksi beras sepanjang Januari-April 2021 akan mencapai 14,54 juta ton, naik 3,08 juta ton atau 26,84 persen dibandingkan periode sama di 2020 yang sebesar 11,46 juta ton.

Paulus juga menyinggung konsep Tri Sakti yang digaungkan pemerintah sejak periode awal Presiden Jokowi. Dimana, salah satu poinnya adalah berdikari dibidang ekonomi.

"Saya dengar, rekofungsi APBN tahun 2021 diperuntukkan untuk pemberdayaan. Bukankah banyak lahan tidur yang sudah ditanami lagi? Jadinya aneh kan ketika ada kebijakan impor," ungkapnya.

Dalam beberapa minggu terakhir, banyak petani di berbagai daerah mengeluhkan ketersediaan bibit dan pestisida untuk mendukung produktivitas pertanian khususnya sawah. GMNI menilai hal tersebut tidak dapat dijadikan dasar melakukan impor dengan dalil kekurangan beras.

"Persoalan yang dihadapi petani akhir-akhir ini tidak dapat digeneralisasi bahwa kita kekurangan beras. Harusnya petani sawah terus disokong! Jangan malah dimatikan dengan kebijakan keliru seperti ini," terangnya.

Paulus menambahkan GMNI akan selalu membela kaum petani yang mereka sebut 'kaum marhaen'. "Kami akan melakukan perlawanan ketika kaum tani, nelayan dan buruh dicekik dengan kebijakan yang keliru. Itulah tugas utama kami yang dititipkan Bung Karno," tambahnya.

(JW/RZD)