Analisadaily.com, Yangon - Tetangga Myanmar harus bernegosiasi dengan pemerintah persatuan nasional yang baru dibentuk jika mereka ingin membantu menyelesaikan kekacauan yang dipicu oleh kudeta militer 1 Februari, dan mereka seharusnya tidak mengakui junta.
Ini akan menjadi perjalanan luar negeri pertama panglima militer itu dan pertemuan dengan para pemimpin asing sejak dia merebut kekuasaan. Junta belum berkomentar tentang pertemuan ASEAN.
Wakil menteri luar negeri dalam Pemerintah Persatuan Nasional (NUG) yang dibentuk pekan lalu, Moe Zaw Oo mengatakan, ASEAN seharusnya tidak mengakui junta Myanmar.
"Jika ASEAN sedang mempertimbangkan tindakan yang terkait dengan urusan Myanmar, saya ingin mengatakan itu tidak akan berhasil kecuali bernegosiasi dengan NUG, yang didukung oleh rakyat dan memiliki legitimasi penuh," kata Moe Zaw Oo kepada Voice of America's Burma dilansir dari Reuters, Minggu (18/4).
Politisi pro-demokrasi termasuk anggota parlemen yang digulingkan dari partai Suu Kyi mengumumkan pembentukan NUG pada hari Jumat. Ini termasuk Suu Kyi, yang telah ditahan sejak kudeta, serta para pemimpin protes pro-demokrasi dan etnis minoritas.
NUG telah menyerukan pengakuan internasional sebagai otoritas yang sah dan telah meminta undangan ke pertemuan ASEAN menggantikan Min Aung Hlaing.
"Sangat penting bahwa dewan junta tidak diakui," kata Moe Zaw Oo kepada VOA, seraya menambahkan pemerintah persatuan belum diundang ke pertemuan di ibu kota Indonesia, Jakarta.
Pasukan keamanan Myanmar telah menewaskan 730 orang dalam upaya mereka untuk mengakhiri protes terhadap kudeta, kata kelompok aktivis Asosiasi Bantuan untuk Tahanan Politik.
Peristiwa itu menuai kecaman dari negara-negara Barat dan kritik yang belum pernah terjadi sebelumnya dari beberapa anggota ASEAN meskipun prinsip blok tidak mencampuri urusan satu sama lain.
(CSP)
