Menurut daftar yang diterbitkan dalam jurnal resmi UE, sanksi itu berupa pembekuan aset dan larangan visa termasuk menteri dalam negeri, keamanan, keuangan, sumber daya alam dan transportasi.

Blok 27 negara menempatkan perusahaan permata dan kayu yang dikelola negara dalam daftar karena mereka ingin memotong pendapatan utama untuk pemerintah militer. Ia menambahkan, Organisasi Veteran Perang Myanmar, yang bertindak sebagai pasukan cadangan untuk militer, juga masuk daftar hitam.

Dilansir dari Channel News Asia, Selasa (22/6), penambahan terbaru membuat jumlah individu dan entitas yang dikenai sanksi oleh UE menjadi 35 sejak putaran pertama langkah-langkah hukuman yang disepakati pada bulan Maret.

AS dan Inggris menargetkan pejabat dan perusahaan penting di negara itu, tetapi sejauh ini pemerintah militer mengabaikan tekanan Barat. London juga mengumumkan sanksi terhadap perusahaan yang sama serta badan pemerintahan pemerintah militer Dewan Administrasi Negara.

Kantor Persemakmuran dan Pembangunan Asing menyatakan langkah untuk mengekang perdagangan dua komoditas bernilai tinggi itu akan membuat para jenderal kehilangan "jutaan pendapatan".

"Militer terus melakukan subversi demokrasi dan pembunuhan brutal terhadap warga sipil. Kami akan terus meminta pertanggungjawaban junta dan memberikan sanksi kepada mereka yang bertanggung jawab, sampai demokrasi dipulihkan,” kata Menteri Luar Negeri Britania Raya, Dominic Raab.

Myanmar berada dalam kekacauan sejak militer menggulingkan pemimpin sipil Aung San Suu Kyi dan pemerintah Liga Nasional untuk Demokrasi.

Pemberontakan massal terhadap putsch telah menemui tindakan keras yang menyebabkan lebih dari 870 warga sipil tewas. Kelompok kampanye menyambut baik sanksi terbaru UE dan Inggris.

Direktur eksekutif Kampanye Burma Inggris, Anna Roberts mengatakan, itu adalah cara untuk menjaga tekanan ekonomi.

"Uni Eropa sekarang juga harus mencari cara-cara kreatif untuk menghentikan pendapatan minyak dan gas yang mencapai militer. Sangat penting untuk terus mengidentifikasi secara sistematis dan memotong sumber pendapatan ke militer," kata Anna.

Badan Investigasi Lingkungan (EIA) yang berbasis di London, yang menyelidiki kejahatan satwa liar transnasional, pembalakan liar dan deforestasi, juga memuji langkah tersebut.

"Sekarang tidak ada sumber legal untuk kayu, termasuk jati berharga, untuk diimpor dari Myanmar ke UE. Dengan sanksi yang ditargetkan ini, kami akan dapat menghentikan aliran mata uang keras kepada mereka yang mendapat untung secara individu,” kata pemimpin kampanye hutan EIA, Faith Doherty.

(CSP)