JK Angkat Bicara Terkait Pernyataan Yaqut Cholil Quomas

JK Angkat Bicara Terkait Pernyataan Yaqut Cholil Quomas
Wakil Presiden RI Periode 2004-2019 Jusuf Kalla memberikan keterangan daat berkunjung ke Rumah Dinas Gubernur Sumatera Utara, Senin (25/10). (Analisadaily/Jafar Wijaya)

Analisadaily.com, Medan - Wakil Presiden Republik Indonesia 2004-2009, Jusuf Kalla, menolak pernyataan Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas, yang menyebutkan Kementerian Agama merupakan hadiah negara untuk Nahdlatul Ulama.

Jusuf yang merupakan Ketua Dewan Mesjid Indonesia (DMI) itu menegaskan Kementerian Agama untuk mengayomi semua agama dan organisasi keagamaan.

Pernyataan ini disampaikan usai melantik pengurus Palang Merah Indonesia (PMI) Sumatera Utara di Aula T Rizal Nurdin, Jalan Sudirman, Medan, Senin (25/10).

"Itu bukan hadiah. Itu merupakan keharusan karena negeri ini berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa hingga tentunya semua agama sangat penting untuk diayomi," kata Ketua Umum Palang Merah Indonesia itu.

Oleh karena itu, kehadiran kementerian agama bukan hanya untuk Nahdlatul Ulama saja. Kementerian Agama tegas Jusuf Kalla untuk mengayomi seluruh agama dan organisasi keagamaan yang ada di Indonesia.

"Jadi bukan hanya untuk NU tapi untuk semua agama, dan semua organisasi keagamaan itu diayomi pemerintah lewat kementrian agama," tegasnya.

Pernyataan Yaqut soal Kemenag merupakan hadiah khusus dari negara untuk NU disampaikan dalam acara webinar bertajuk Santri Membangun Negeri dalam Sudut Pandang Politik, Ekonomi, Budaya, dan Revolusi Teknologi yang ditayangkan di kanal YouTube TVNU, pada Rabu (20/10).

Yaqut awalnya menceritakan perbincangannya dengan sejumlah staf Kemenag tentang tagline Kemenag "Ikhlas Beramal". Perbincangan itu pun berujung pada perdebatan asal-usul Kemenag. Saat itu, salah satu staf Menag berpendapat bahwa Kemenag merupakan hadiah dari negara untuk Umat Islam di Indonesia.

Namun Yaqut pun menepis hal itu.

"Saya bilang bukan. Kementerian Agama adalah hadiah negara untuk NU, bukan untuk umat Islam secara umum, spesifik NU. Jadi wajar kalo sekarang NU memanfaatkan banyak peluang di Kemenag untuk NU," ucapnya.

(JW/CSP)

Baca Juga

Rekomendasi