Kejati Sumut menunjukkan kinerja yang progresif di bawah kepemimpinan IBN Wismantanu, khususnya dalam penanganan kasus-kasus dugaan korupsi, pelayanan hukum, penyelematan aset, dan pelayanan sosial melalui vaksinasi Covid 19 se-Kejari di Sumut.

“Kajati Sumut IBN Wismantanu mampu mengkonsolidasikan internalnya untuk berkomitmen dalam penegakan hukum, khususnya kasus-kasus korupsi dan penangulangan Covid-19 melalui vaksinasi. Adapun kasus-kasus korupsi itu antara lain dugaan korupsi IAIN Sumut, PT Perkebunan Sumut, dugaan korupsi di Bank Sumut Deliserdang, dugaan korupsi dana BOS Pendidikan, dugaan korupsi Dana Desa dan lain sebagainya,” kata Korwil Sumut DPN FKKBK, Felix Sidabutar, Senin (8/11).

Disebutkan Felix, banyak prestasi yang ditorehkan Kejati Sumut di bawah kepemimpinan IBN Wismantanu dalam kurun waktu 2020-2021, terlebih dalam pencegahan dan penyelamatan aset. Melalui penyuluhan hukumnya, Kejati Sumut melalui Bidang Intelijen kerap keliling ke beberapa instansi berkampanye tentang pencegahan korupsi.

Selanjutnya, Kejati Sumut juga melalui Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (PTUN) memberi pendampingan hukum dalam bentuk surat kuasa khusus maupun kerja sama terhadap lembaga negara dan pemerintahan yang ada di Sumut.

“Itu semua kita apresiasi dan perlu dukungan agar lembaga ini dapat bekerja secara professional dan dapat menegakkan hukum seadil-adilnya dan masyarakat Sumut sadar akan budaya hukum dan terhindar dari tindak pidana,” tegasnya.

Sedangkan di Bidang Pengawasan, Kejati Sumut sangat tegas akan disiplin, profesionalitas personil dan integritas anggotanya.

“Bila ada dugaan pelanggaran, Kejati Sumut kita ketahui melalui media langsung memberi respon, sebagian ada diberi tindakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku. Kajati Sumut IBN Wismantanu sangat tegas kepada bawahannya. Beliau menjadi tauladan di internalnya,” katanya.

FKKBK atas intruksi Ketum DPN Dodi Yusuf Wubisono agar mengawal dan mendukung kinerja Kejaksaan, dalam hal ini Kejati Sumut. FKKBK merupakan organisasi masyarakat yang lahir dan tumbuh dari Kejaksaan untuk kemajuan lembaga Adhyaksa agar lebih baik dan professional ke depannya.

“FKKBK siap berkolaborasi dalam mendukung langkah Kejatisu dalam memberantas korupsi dan mencegah kerugian negara," tegas Felix Sidabutar.

Diketahui Kejati Sumut melalui Bidang Tindak Pidana Khusus (Pidsus), berhasil mengembalikan kerugian keuangan negara Rp 38,1 miliar sejak Januari sampai Oktober 2021.

Kemudian, Tim Jaksa Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumut menetapkan 3 tersangka kasus korupsi anggaran PT Perkebunan Sumatera Utara (PT PSU) pada tahun 2007-2019.

Kepala Kejaksaan Tinggi Sumut, IBN Wiswantanu, melalui Kasi Penkum Yos Arnold Tarigan menyebutkan, 3 tersangka, yakni MSH sebagai Manager Kebun Simpang Koje tahun 2011-2013, HC sebagai Direktur PT PSU tahun 2007-2010, dan DS selaku Ketua Panitia Ganti Rugi dan Manager Kebun Simpang Koje tahun 2007-2010.

Sebelumnya, Kajati Sumut, Ida Bagus Nyoman (IBN) Wiswantanu dalam pertemuan silaturahmi dengan wartawan Forwakum mengajak komunitas wartawan di Sumut untuk selalu bersinergi dan mendukung kinerja Kejaksaan melalui pemberitaan.

Kajati Sumut juga menegaskan agar media untuk tetap kritis pada kinerja Kejaksaan untuk memperbaiki lembaga yudikatif tersebut.

“Beliau merangkul semua pihak agar lembaga yang dipimpinnya selalu dikontrol dan terciptanya Kejati Sumut yang dipercaya dan kinerjanya mendapat respons positif dari masyarakat luas. Ini sangat kita apresiasi,” tutup Felix.

(RZD)