Dalam kesempatan itu Zahir mengatakan, setelah menjalani proses yang sulit, unit metrologi legal akhirnya sudah bisa berdiri hari ini.

"Sudah belasan tahun Batubara berdiri, dan hari ini unit metrologi legal secara resmi sudah diberlakukan," ujarnya.

Menurutnya selama ini pihaknya masih menumpang ke Kota Tebingtinggi dalam unit metrologi legal.

Dengan adanya UML dan tertib ukur, masyarakat Batubara sekarang tidak lagi dirugikan dengan kecurangan-kecurangan dalam menimbang dan mengukur.

"Metrologi ini tentu tidak terlepas hubungan ibadah kita dengan Tuhan, karena sekarang pedagang pasar kita dan yang berurusan dengan ukur sekarang harus jujur, tidak boleh curang," jelasnya.

Dengan adanya UML di Kabupaten Batubara, Zahir yakin pendapatan asli daerah (PAD) bisa meningkat.

"Dengan UML ini tentu ada retribusi nanti yang akan didapat Pemkab, dan pemerintah juga akan mengkaji besaran tarif yang ditentukan," sebutnya.

Lebih jauh Zahir akan membentuk relawan tertib ukur mulai tingkat desa sampai kecamatan.

Sementara itu Wakil Direktorat Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, Heru Subroto, mengatakan adanya UML menjadi momentum baik bagi masyarakat Kabupaten Batubara.

"Perdagangan adalah sektor penting dalam pembangunan terutama di metrologi. Semua yang berhubungan dalam kehidupan sehari-hari ini berhubungan dengan timbangan atau ukuran," jelasnya.

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Batubara, Ahmadan Chair, mengucapkan terima kasih kepada Bupati Batubara dan Dirjen Kementerian Perdagangan yang sudah mendirikan UML di Kabupaten Batubara.

Turut Hadir dalam peresmian tersebut Ketua DPRD Batubara, perwakilan Dirjen Kementrian Perdagangan, Heru Subroto, unsur muspika se Kabupaten Batubara, Inalum, Multimas, Wilmar dan peserta penerima bantuan alat tertib ukur oleh pedagang dan nelayan.

(AP/EAL)