Khairul menjelaskan, PW IPTI Sumut periode 2021-2026 telah ditetapkan dan ditandatangani Ketua Umum Pengurus Besar IPTI, Muhammad dan Sekretaris Jenderal, Mappa Tutu. Dilantik secara virtual 30 Desember 2021 di Sekretariat Deli Serdang Sumatera Utara.

Sejak berdirinya KNPI 23 Juli 1973, IPTI organisasi pemuda yang bernaung di KNPI. Masa kepemimpinan Ketua KNPI Sumut Bahdin Nur Tanjung, Firdaus Nasution,Rolel Harahap, kader IPTI sering dipercaya menjadi Pengurus KNPI Sumut.

Khairul memandang perlu kolaborasi dalam pelaksanaan kegiatan pemuda, tidak berjalan sendiri-sendiri.

"KNPI sebagai Rumah Besar Pemuda Indonesia sebaiknya menggagas kegiatan besama organisasi kepemudaan sesuai kebutuhan daerah dan kepentingan nasional sehingga kehadiran KNPI benar-benar dirasakan secara optimal," kata Khairul.

Ikhwan menjelaskan, keberadaan IPTI (Pemuda Tarbiyah) tidak terlepas dari Persatuan Tarbiyah Islamiyah (Tarbiyah-Perti) yang didirikan Syekh Sulaiman Arrusuli 5 Mei 1928 di Sumatera Barat setelah beliau pulang dari Makkah bersama Hasyim Asyari (pendiri NU) dan Ahmad Dahlan (pendiri Muhammadiyah).

Tarbiyah-Perti menganut faham Ahlussunnah Wajamaah dengan mazhab Imam Syafi'i dan bergerak di bidang pengembangan pendidikan Islam, dakwah, sosial kemasyarakatan dan pemberdayaan ekonomi umat.

IPTI sebagai garda pemuda akan mewujudkan misi Tarbiyah-Perti sebagaimana yang dicita-citakan Syekh Sulaiman Arrasuli,ujar Ikhwan.

Ketua KNPI Sumut Eldrian Shah sejak lama mengetahui keberadaan IPTI dalam perannya di KNPI. Eldrian berharap IPTI dapat menguatkan KNPI sebagai wadah berhimpunnya pemuda.

Memang diakui Eldrian, keberadaan KNPI yang terpecah empat kepengurusan. Dari satu sisi fakta membuktikan para pemuda memang mencintai KNPI tapi di sisi lain kita prihatin.

"Mudah-mudahan ke depan KNPI dapat bersatu dan menyatukan dirinya dalam satu kepengurusan tunggal sehingga KNPI benar-benar menjadi Rumah Besar Pemuda Indonesia,"ujar El.

Ia juga menyampaikan telah berusaha maksimal supaya ada Peraturan Daerah (Perda) di Sumut tentang kepemudaan agar jelas regulasi dalam pembinaan pemuda termasuk anggaran kegiatan kepemudaan seperti yang sudah ada Perdanya di Provinsi Papua dan NTB.

"Saya akan berjuang maksimal agar Perda Kepemudaan dapat diterbitkan. Kita membutuhkan kajian hukum dan kajian akademik dari akademisi perguruan tinggi", sebut El.

(HERS/CSP)