PB HMI Luncurkan Sekolah Demokrasi Politik

PB HMI Luncurkan Sekolah Demokrasi Politik
Ketua Umum PB HMI, Raihan Ariatama (Analisadaily/Istimewa)

Analisadaily.com, Semarang - Sekolah Demokrasi Politik PB HMI resmi diluncurkan di Balai BPSDM Semarang, Jawa Tengah.

Tampak hadir dalam peluncuran itu Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo (via zoom), Kepala Kesbangpol Jawa Tengah Hairuddin, Koordinator Presidium KAHMI Jawa Tengah Masifan Jamil, Kapolda Jawa Tengah dan Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah.

Kegiatan yang ditangani Bidang Pembangunan Demorasi Politik dan Pemerintahan PB HMI periode 2021-2023 itu mengambil tema "Manifestasi Gerakan Milenial Menuju Demokrasi yang Bermartabat".

Sekolah yang diikuti ketua-ketua umum HMI cabang se Indonesia itu berlangsung pada 18-22 Januari 2022.

Ketua Bidang Pembangunan Demokrasi Politik PB HMI, Ilham Fadli, menjelaskan sekolah demokrasi politik menjadi program kerja bidang Pembangunan Demokrasi Politik dan Pembangunan (PDPP) PB HMI yang diusulkan melalui Rekernas PB HMI di Bogor.

"Pengusulan program ini berkaca pada riak-riak kontestasi politik Indonesia 2019 lalu. Sehingga kita pikirkan untuk merumuskan semacam gerakan yang menjaga demokrasi dan merawat kebhinekaan kita dengan membuat sekolah demokrasi politik," kata Ilham, Rabu (19/1).

Menurutnya sekolah demokrasi politik PB HMI rencananya menghadirkan 220 cabang se Indonesia. Namun hal ini terkendala dengan anjuran pemerintah tentang kegiatan di masa pandemi.

"Sebenarnya target panitia untuk launching sekolah demokrasi politik di Desember akhir tahun 2021. Cuma yang membuat kegiatan ini tertunda karena jumlah peserta yang dibatasi. Sehingga kami harus merampungkan peserta yang jumlahnya hanya 50 orang dengan anjuran protokol kesehatan," bebernya.

Sementara Ketua Umum PB HMI, Raihan Ariatama, menuturkan bahwa perbincangan tentang demokrasi dan semakin ramai di Indonesia, namun masih disempitkan pada demokrasi elektoral (Pemilu).

"Bicara demokrasi dan politik tidak harus sampai pada demokrasi elektoral semata, namun harus mengunakan pisau analisis yang lebih luas untuk melihat demokrasi dan politik di Indonesia sampai dengan manfaatnya terhadap masyarakat kita di Indonesia," kata Raihan.

Raihan menyebut sekolah demokrasi politik adalah ruang dimana kita mampu membalikkan makna demokrasi yang lebih luas lagi dan memastikan keberlangsungan demokrasi Indonesia ke depan.

"Sekolah demokrasi politik diharapkan mampu melahirkan rekomendasi ideal dari praktik demokrasi Indonesia selanjutnya," tukasnya.

Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, juga antusias menyambut sekolah demokrasi politik PB HMI di Kota Semarang.

Ganjar mengimbau agar ruang sekolah demokrasi politik harus mengelaborasi konsep dan praktik sehingga tidak jadi ruang ceramah yang membosankan.

"Kita harus mengawinkan antara konseptual dan aplikatifnya sehingga kita bisa berkontribusi agar kita tidak sering terbang melayang, tapi sering-sering turun ke bumi bahkan turun ke akar rumput. Karena itulah yang akan mendewasakan, dan dari situlah kita akan merasakan denyut yang ada di masyarakat," sebutnya.

Mengakhiri sambutannya, Ganjar berharap sekolah demokrasi politik bisa menjadi wadah simulasi yang melatih untuk berkomunikasi membangun konsensus.

"Sekolah demokrasi politik ini lalu kemudian menjadi ruang simulasi membangun konsensus dan bernegosiasi itu keren. Kalau itu yang dilakukan maka akan jadi formula yang bagus untuk menyelesaikan masa yang real," pungkasnya.

(REL/EAL)

Baca Juga

Rekomendasi