Sebab, makanan yang disajikan tersebut akan membawa manfaat positif dalam diri. Hal ini dikatakan Haris saat menyosialisasikan produk hukum Perda Kota Medan Nomor 10 tahun 2017 tentang Pengawasan Serta Jaminan Produk Halal dan Higienis di Jalan Abdul Sani Muthalib, Kelurahan Terjun Kecamatan Medan Marelan, Sabtu (16/4).

"Apa kita tahu makanan yang kita konsumsi itu halal dan higienis? Karena itu, perlu kita ketahui bersama mengenai isi dari perda ini bapak dan ibu," ucapnya, dalam keterangan Minggu (17/4).

Anggota Komisi II DPRD Medan itu meminta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait memastikan produk panganan yang beredar di pasaran sudah berlabel halal.

"Kalau kita baca pada Bab VII Pasal 15, diatur kewajiban bagi setiap pelaku usaha, berproduksi secara halal dan higienis. Mencantumkan informasi label tidak halal dengan jelas, terang dan mudah dibaca untuk produk yang tidak halal. Memisahkan barang dagangan yang halal dengan tidak halal serta mencantumkan masa berlaku produk dagangan," sebutnya.

Haris juga menjelaskan, dalam Bab VIII Pasal 16 disebutkan larangan mencantumkan label halal yang belum diperiksa, memalsukan logo halal dan mencantumkan label halal kadaluarsa. Setiap pelaku usaha dilarang memperdagangkan produk tersebut serta wajib menariknya dari peredaran.

"Apabila pelaku usaha yang melanggar ketentuan, akan dikenakan sanksi administrasi dan ketentuan pidana. Ketentuan pidana kurungan akan diberikan sesuai peraturan perundang-undangan," tandasnya.

(RZD)