Dalam sambutannya, Dolly mengatakan, selama ini ketimpangan penguasaan tanah kerap memunculkan konflik yang dipicu tumpang tindihnya kebijakan distribusi lahan pada masa lalu, dan krisis sosial ekologi di lingkungan pedesaan.

“Berdasarkan itu pemerintah melakukan Reforma Agraria yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya di Tapsel,” katanya.

Diharapakannya, pemanfaatan reforma agraria dapat menekan angka kemiskinan di Tapsel dan menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat.

Di sisi lain Dolly menilai, di Tapsel sendiri banyak kasus-kasus tanah yang menjadi pusat perhatian selama ini.

“Ada kasus tentang penyerobotan lahan oleh pemerintah dulu seperti di Kecamatan Arse dan Angkola Sangkunur,” ungkapnya.

Lebih lanjut Dolly mengimbau, agar OPD Tapsel dapat membuat aturan dan regulasi kepada masyarakat agar bisa memanfaatkan hutan.

“Ini sesuai peraturan Presiden (Perpres) Nomor 86 tahun 2018 dan hasil kesepakatan APKASI di Deli Serdang Bedagai waktu lalu yang memberikan konkret reforma agraria,” terangnya.

Dolly meminta, hasil dari rakor GTRA untuk dapat intifikasi kendala, potensi dalam agraria dan pertanahan, sehingga akan muncul solusi yang mengarah kesehjeraan rakyat.

Kepala Pertanahan Kabupaten Tapsel, Zulfikar Imon melaporkan, Rakor GTRA merupakan tindak lanjut dari Rapat Kordinasi Gugus Tugas Reforma Agraria Provinsi Sumatera Utara (Sumut) yang dilaksanakan di Kota Medan pada 20-21 April 2022 dengan tema “Penguatan Kolaborasi dan Sinkronisasi Demi Tercapainya Reforma Agraria di Sumut”.

Tampil sebagai narasumber Balai Pemantapan Kawasan Hutan I Medan, Dias Putra Yogaswara, Koordinator Substansi Bidang Landreform BPN Sumut, Marulam Siahaan, KUPT KPH X Padangsidimpuan, Kamaluzzaman Nasution, dan Kabid Perkebunan pada Dinas Pertanian Tapsel, Zulkarnaen Harahap.

(HIH/RZD)