"Tinggal kita saat ini melihat jadwal Ketum DPP PKB Muhaimin Iskandar, karena rencana acara tersebut dihadiri beliau," kata Ketua DPW PKB Sumut, Muhammad Jafar Sukhairi Nasution, usai rapat perdana pengurus di Sekretariat PKB Sumut, Jalan Balaikota Medan, Kamis (3/11).

Sukhairi Nasution yang juga Bupati Mandailing Natal ini menyampaikan, selain agenda pembahasan pemenangan Pemilu 2024 juga nantinya ada berbagai agenda lain, termasuk penyerahan SK DPC PKB se-Sumut, deklarasi calon presiden oleh Ketum Gus Muhaimin, kemudian ada gerak jalan, door prize, serta pengukuhan.

"Jadi saya harap di Muspimwil nanti PKB akan menunjukkan jati dirinya, bahwa PKB ini sebagai partai yang ikut dan punya andil dalam hal kemajuan bangsa," tuturnya.

Di acara itu juga akan disampaikan 4 poin yang menjadi program perjuangan PKB di tahun 2024, sesuai apa yang disampaikan Ketum PKB Gus Muhaimin, terutama listrik gratis bagi masyarakat miskin, pupuk gratis untuk petani 0,5 hektare ke bawah, menurunkan harga BBM untuk sepeda motor dan angkutan umum, kenaikan dana pensiun untuk TNI/Polri dan veteran, dan kredit tanpa agunan dan bunga bagi pengusaha milenial, serta pengelolaan lainnya, termasuk Perpres yang saat ini memberatkan teman-teman di DPR.

"Untuk orang lainpun PKB masih berpikir kemajuan bangsa ini. Sebab kalau Perpres ini direvisi, tentunya bisa dinikmati oleh teman-teman di DPR, jadi bayangkan bagaimana jiwa besarnya Ketum Gus Muhaimin," sambungnya.

Di samping itu, agenda lain adalah internal, yakni menyolidkan kembali Lembaga Pemenangan Pemilu (LPP). Hal teknis lainnya, PKB ke depan akan lebih membuka diri seluas-luasnya bagi bangsa, sehingga PKB ini menjadi branding partai nasionalis-religuis terbuka untuk semua kalangan.

Soal target PKB Sumut pada Pemilu 2024, Sukhairi Nasution mengaku sebelum mengemban amanah ketua PKB Sumut ia menandatangani 44 poin fakta integritas yang sudah disepakati.

Termasuk target perolehan kursi di DPRD. Untuk di DPRD Sumut ditargetkan minimal 8 kursi, kemudian DPRD tingkat II se-Sumut saat ini 50 kursi, minimal 100 kursi dan DRR RI minimal 3 kursi.

(KAH/RZD)