"Sudah beberapa tahun ini nelayan berskala kecil sangat sulit mendapatkan minyak solar bersubsidi sehingga nelayan berskala kecil dan nelayan tradisional membeli solar di pasar gelap dengan harga yang mahal," ujar Ahmad Jafar pada diskusi Perkumpulan Ormas Nelayan Kecil Sumatera Utara di Hotel Saka Medan, Kamis (17/11).

Diskusi bertajuk, "Hak Mendapatkan BBM Bersubsidi untuk Nelayan Kecil (UU Perlindungan Nelayan No 7 tahun 2016) dan Mendukung Program Pemerintah dalam Rangka Perlindungan Sosial BBM Bersubsidi Berdasarkan Permenkeu No: 134/PMK.07/2022 menampilkan sejumlah pemateri dari Pertamina, BPH Migas, Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Sumut, sejumlah organisasi nelayan seperti Aliansi Nelayan Kecil Modern Indonesia (ANKM-I), Barisan Nelayan Indonesia (BRANI), Serikat Nelayan Indonesia, Aliansi Nelayan Kepiting Bakau, DPW Persatuan Nelayan Tradisional Indonesia (PNTI) Sumut, Gerakan Nelayan Miskin (GENS) dan Serikat Nelayan Nahdatul Ulama Sumut serta praktisi nelayan.

Menurut Ahmad Jafar, selaku Warga Negara Indonesia, nelayan kecil mempunyai hak untuk mendapatkan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi sehingga nelayan kecil dan nelayan tradisional bisa hidup sejahtera.

"Untuk membeli solar subsidi sangat sulit karena solar bersubsidi sudah dikuasai oleh para pengusaha kapal-kapal pukat trawl atau pukat harimau. Para nelayan kecil di Belawan terpaksa membeli minyak Solar bersubsidi harus ke pasar gelap dengan harga Rp 8 ribu sampai Rp10 ribu dari harga eceran Rp 6.800," beber Ahmad Jafar.

Ironisnya, tambah Jafar, dengan membeli solar di pasar gelap, hasil tangkapan di laut acap minim sehingga penghasilan nelayan sangat minim dan biaya operasional tidak sesuai dengan hasil tangkapan di laut.

Menurut Jafar, para pemilik kapal pukat trawl di Gabion Belawan dengan mudahnya mendapatkan solar bersubsidi, bahkan tidak mengherankan bila truk-truk tanki bermuatan solar bersubsidi langsung datang ke Gabion Belawan untuk mensuplai solar bersubsidi ke kapal-kapal pukat trawl atau kapal pukat harimau.

Jafar juga menyesalkan ketidakhadiran Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Sumut dan Kadiskanla Kota Medan dalam diskusi ini karena merekalah yang membuat kebijakan-kebijakan yang menentukan nasib dan kondisi para nelahan kecil dan tradsional.

"Ketidakhadiran Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Sumut serta Kadiskanla pada acara rembuk nelayan ini bukti tidak seriusnya orang nomor satu di bidang perikanan Sumut dan Kota Medan.

Sampai hari ini terlihat kalau Diskanla Sumut tidak serius untuk mengangkat harkat hidup orang banyak khususnya nelayan tradisional," kata aktivis nelayan tersebut.

Hal yang sama juga dilontarkan oleh Ketua Aliansi Nelayan Kecil Modern Indonesia (ANKM-I) Sumut Rahman Gafiqi SH. Rahman berharap dari diskusi ini ke depannya para nelayan kecil dan nelayan tradisional bisa mendapatkan hak-haknya sesuai undang-undang yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

"Nelayan kecil harus bisa mendapatkan solar bersubsidi dan pemerintah bersikap tegas dan tidak berpihak dengan para pengusaha kapal pukat trawl dan kapal pukat harimau. Pemerintah harus mengawasi pendistribusian solar bersubsidi sehingga penyalurannya tepat sasaran," ujar Rahman.

Sementara itu, Afdel selaku perwakilan dari Pertamina Sumut menyebutkan bahwa tata kelola BBM solar bersubsidi sudah dilaksanakan sesuai aturan dan peraturan bahkan untuk mendapatkan BBM subsidi bisa diakses lewat aplikasi.

"Untuk kawasan pesisir Timur kuota BBM Subsidi yang disalurkan mencapai 89 ribu kiloliter," terang Afdel.

Afdel menambahkan, untuk mengakses BBM bersubsidi mengirim surat permohonan melalui SKPD di kabupaten/kota. Kadis Perikanan dan Kelautan Provinsi Sumut diwakili Juliani Siregar menyebutkan bahwa para nelayan bisa mengajukan permohonan mendapatkan solar bersubsidi ke dinas terkait yang ada di kabupaten/kota.

Ketua panitia diskusi Rahman Gafiqi menyebutkan, diskusi tersebut menghasilkan kesimpulan bahwa penyaluran BBM bersubsidi akan mengikutsertakan organisasi nelayan dan pihak Kepolisian serta dinas terkait menyurati BPW Migas untuk solusi penyaluran minyak bersubsidi.

(RRS/RZD)