Hal itu dikatakan Suryani Paskah dalam keterangannya, Selasa (29/11/2022) menanggapi kebijakan BPJS Kesehatan yang menggratiskan warga Kota Medan untuk berobat ke rumah sakit yang telah menjalin kerja sama dengan BPJS Kesehatan dengan cukup menunjukkan KTP saja. Kebijakan ini juga berlaku bagi warga yang menunggak iuran BPJS Kesehatan.

"Kita meminta kebijakan itu juga diberlakukan di daerah lainnya, seperti Deliserdang, Serdang Bedagai dan Tebingtinggi," ujarnya.

Menurutnya, kalau hanya dengan iuran Rp 42.000 per orang atau setara dengan besaran PBI, pemerintah daerah (pemda) tidak akan keberatan dan pemda serta masyarakat setempat tidak akan keberatan membayar Rp 42.000 karena peserta PBI dan Mandiri hanya dibedakan pada jenis kamar rawat inap saja. Sedangkan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya sama, seperti fasilitas cuci darah, operasi jantung, kemoterapi kanker dan lainnya.

Namun di sisi lain, Suryani melihat kebijakan yang dibuat BPJS Kesehatan tersebut berpotensi meningkatkan jumlah tunggakan iuran dan juga penunggaknya.

Pasalnya akan banyak orang yang menunggak iuran BPJS Kesehatan karena alasan pengobatan mereka sudah ditanggung pemerintah dan mereka tidak lagi perlu membayar iuran atau bahkan melunasi tunggakan iuran.

Hal lain yang mungkin terjadi, Suryani Paskah mengungkapkan, jika pemda dan masyarakat membayar iuran sebesar Rp 42.000 per bulan, menjadi pertanyaan apakah BPJS Kesehatan mampu membayar pelayanan kesehatan rumah sakit?

"Kalau saja warga yang datang berobat ke rumah sakit adalah kebanyakan penderita penyakit berat seperti gagal ginjal, jantung, kanker, apakah nanti BPJS Kesehatan sanggup membayar ke rumah sakit dalam jumlah besar?," tuturnya.

Suryani Paskah mengingatkan, semua anggaran yang digunakan pemerintah akan diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), termasuk anggaran untuk penggunaan PBI.

(NAI/JG)