Dilansir dari Liputan6.com, hal itu diketahui saat Presiden Jokowi menerima Ketua Dewan Pers, Ninik Rahayu, di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (6/2).

"Kita mengucapkan terima kasih karena Bapak Presiden tadi menyampaikan akan hadir di puncak acara Hari Pers Nasional," ujar Ninik kepada wartawan usai pertemuan di Istana Kepresidenan Jakarta.

Dewan Pers akan meggelar konferensi dan diskusi dalam peringatan puncak Hari Pers Nasional. Ninik menyebut, Dewan Pers juga akan melakukan penandatangan MoU tentang penyelenggaraan Pemilu bersama sejumlah lembaga.

"Kita juga ada penandatanganan MoU antara KPI, KPU, Bawaslu dan Dewan Pers, karena ini memang menyangkut penyelenggaraan pemilu ya sehingga pra, selama, dan pasca, pasti banyak lah konflik pemberitaan yang kita harus melakukan penyelesaian dengan pendekatan jurnalis," jelasnya.

Ninik menuturkan, Presiden Jokowi menekankan soal pers yang harus bertanggung jawab. Salah satunya dengan mengedepankan kode etik dan pedoman jurnalistik.

"Kan banyak ya masyarakat itu yang menuntut saja pers itu harus bebas gitu ya, tapi di sisi lain melupakan bahwa di side kebebasan itu ada tanggung jawab. Nah, apa sih substansi tanggung jawab itu? ya kode etik jurnalistik," kata Ninik.

Insan pers Indonesia akan memperingati Hari Pers Nasional (HPN) tanggal 9 Februari 2023 yang dipusatkan di Medan, Sumut.

Dengan mengangkat tema “Pers Bebas, Demokrasi Bermartabat”, HPN 2023 merupakan peringatan yang ke-28 sejak kali pertama diselenggarakan 9 Februari 1985 di Jakarta.

Selain untuk memperingati peran dan sejarah penting pers secara nasional, HPN juga dihelat sebagai ajang silaturahmi dan konsolidasi seluruh komponen pers di Tanah Air, dalam rangka kemajuan pers nasional dan kepentingan bangsa Indonesia secara umum.

(RZD)