"Umat gereja yang berkecimpung dalam dunia politik, jangan membawa gereja dalam politik praktis. Harus dipahami bahwa gereja itu sebagai lembaga tugasnya adalah menyuarakan suara kenabian atau kebenaran," kata Ramses Simbolon saat berbincang dengan media, soal dinamika politik jelang Pemilu 2024, Kamis (16/2).

Menurutnya, jemaat beragama Katolik di Sumatera Utara maupun Kota Medan sangat beragam latar belakang profesi baik pengusaha, guru, petani, dan lain termasuk yang berkecimpung dalam partai politik.

"Nah posisi gereja tentu akan mengedepankan politik Bonum Comunee yang artinya kesejahteraan semua merupakan hal yang menjadi keutamaan. Karena itu, tidak tepat jika kepentingan gereja ini kemudian menjadi tergerus karena adanya penggiringan atau pengarahan untuk menguntungkan pihak atau individu tertentu," ujarnya.

Selaku politisi, Ramses mengatakan justru keberadaan anggota jemaat yang berkecimpung di dunia politik harus mengambil peran memberikan edukasi politik kepada jemaat untuk memastikan mereka memiliki kebebasan dalam memilih sosok tertentu pada pemilu 2024.

"Sebaliknya, saya berkeyakinan bahwa pimpinan-pimpinan gereja seperti kami misalnya pimpinan tertinggi kami disini Uskup. Saya yakin penuh bahwa beliau tidak akan melakukan penggiringan maupun pengarahan agar umat Katolik memilih sosok tertentu. Saya yakin beliau sangat bijak dan tidak akan masuk diranah itu. Begitu juga para pastor dan struktur kepengurusan Katolik," ungkapnya.

Terkait dengan kondisi yang akan menyambut Pemilu 2024, Ramses Simbolon meminta agar para bacaleg menghindari polarisasi.

"Jangan lakukan upaya penggiringan untuk kepentingan-kepentingan politik praktis. Mari kita berlomba berbuat kebaikan. Ini menjadi kewajiban bagi orang yang terjun ke dunia politik untuk menghindari polarisasi dan menjaga keutuhan umat serta ciptakan kesejukan. Dewasalah berpolitik," tegasnya.

Sementara Agustinus Sitompul, salah seorang umat Katolik meminta agar jangan ada oknum yang membuat umat terpecah belah.

"Umat ini banyak pilihannya dan kita harus menghargai hal itu. Kita harus menjadi umat Katolik dewasa yang berazasi bebas atau bebas memilih," tambahnya.

(JW/CSP)