Perwakilan kementerian, Le Quang Tu Do, mengatakan aplikasi populer milik China, yang memuat video, baru-baru ini mengizinkan konten "beracun, ofensif, palsu, dan takhayul" di platformnya.

"TikTok, Facebook, dan YouTube semuanya adalah media sosial lintas batas dengan standar internasional. Namun saat beroperasi di Vietnam, platform tersebut harus mematuhi peraturan lokal tentang konten dan kewajiban pajak," kata Do dilansir dari Reuters dan Channel News Asia, Kamis (6/4).

Perusahaan mengatakan pada bulan Februari diberitahu oleh Otoritas Penyiaran dan Informasi Elektronik bahwa delegasi pemerintah akan mengunjungi kantornya di Vietnam pada kuartal kedua.

"Ini adalah kegiatan inspeksi interdisipliner yang direncanakan oleh pemerintah dan sejalan dengan undang-undang Vietnam untuk perusahaan yang beroperasi di Vietnam, tidak hanya TikTok," kata TikTok Vietnam melalui email.

Platform tersebut menghapus 1,7 juta video atas permintaan pemerintah Vietnam pada kuartal keempat tahun lalu, karena dianggap melanggar kebijakan pemerintah, menurut data perusahaan.

Dalam sebuah pernyataan kepada Reuters, TikTok Vietnam juga mengatakan telah meningkatkan pedomannya yang diharapkan berlaku mulai 24 April agar lebih transparan tentang peraturannya dan bagaimana penerapannya.

Aplikasi tersebut memiliki hampir 50 juta pengguna di Vietnam berusia 18 tahun ke atas, kata pemerintah dalam pernyataan terpisah, mengutip data dari perusahaan riset DataReportal.

(CSP)