Usulan tersebut masih menunggu proses persetujuan anggaran dari Pemkab Padanglawas. Usulan anggaran Rp 36,9 miliar itu ditampung dalam APBD Padanglawas tahun anggaran 2023 dan 2024.

"Sudah diusulkan Rp 36,9 miliar, namun belum terverifikasi oleh Pemerintah Daerah," kata Ketua KPU Padanglawas, Indra Sahbana Nasution, Selasa (7/11).

Indra menjelaskan, jika merujuk ke Permendagri, maka alokasi anggaran sudah bisa diproses sebesar 40 persen dari usulan dana hibah Rp 36,9 miliar. Anggaran tersebut paling tidak sudah disiapkan dalam bentuk rekening.

"Semestinya tahun ini itu ada 40 persen anggaran, atau kurang lebih Rp 16 miliar. Begitu regulasi dari Permendagri, 40 persen dulu anggarannya (yang dicairkan)," jelasnya.

Dia melanjutkan, hingga saat ini belum ada pembahasan lebih lanjut terkait dana hibah Pilkada dari Pemkab Padanglawas. Termasuk persetujuan usulan Rp 36,9 miliar tersebut.

"Belum terverifikasi, karena itu ada proses sinkronisasi dan koordinasinya memang," paparnya.

Terpisah, Ketua Bawaslu Padanglawas, Alex Nasution, ketika dihubungi berapa anggaran yang diusulkan untuk pelaksanaan Pilkada, kata Alex sebesar Rp 13 miliar lebih.

"Kalau usulannya Rp 13 miliar," kata Alex.

Namun anggaran itu kata Alex masih bisa memungkinkan berubah. Mengingat ada dalam beberapa item tertentu kegiatan yang kadang anggarannya terlalu sedikit dan atau ada kegiatan yang tidak perlu membutuhkan anggatan, tetapi dibuat memakai anggaran.

"Jadi anggaran yang diusulkan memang Rp 13 miliar, tetapi itu masih butuh penyempurnaan," kata Alex.

Sedangkan anggota Badan Anggaran DPRD Padanglawas, M Ike Taken Hasibuan ketika dihubungi apakah anggaran KPU dan Bawaslu sudah dimasukkan dalam pengusulan RAPBD 2024, mengatakan, "Iya sudah masuk dalam RAPBD," kata Ike.

Sedangkan Sekretaris Daerah Padanglawas Arpan Nasution ketika dihubungi terkait anggaran Pilkada yang diusulkan KPU, Arpan mengaku sedang berada di Jakarta.

"Maaf lagi di Jakarta sedang rapat," kata Arpan.

(ATS/RZD)