Kegiatan tersebut berlangsung di ruang rapat Kantor Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal, Senin (26/10/2026), sebagai upaya memperkuat pemahaman mengenai pengawasan demokrasi di luar tahapan Pemilu.

Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa (HPS) Bawaslu Madina, Asrizal Lubis, S.Th.I., dalam sambutannya menegaskan bahwa ruang diskusi demokrasi harus tetap terjaga meskipun tidak sedang berlangsung tahapan Pemilu.

Menurutnya, seluruh elemen pengawasan, termasuk kader pengawas partisipatif, perlu memahami agenda-agenda strategis pengawasan agar informasi yang berkembang di tengah masyarakat tidak menimbulkan kesalahpahaman.

Sementara itu, Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Humas (P2H) Bawaslu Madina, Bambang Saswanda, S.I.Kom., secara resmi membuka kegiatan tersebut.

Dalam arahannya, Bambang menyoroti anggapan sebagian masyarakat yang menilai Bawaslu tidak lagi bekerja ketika tahapan Pemilu berakhir.

Ia menegaskan bahwa tidak adanya tahapan Pemilu bukan berarti aktivitas pengawasan berhenti. Sebaliknya, terdapat sejumlah agenda yang tetap berjalan untuk menjaga kualitas demokrasi, salah satunya pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.

“Saya mengistilahkan periode ini sebagai masa jeda tahapan, bukan berhenti bekerja. Proses menuju Pemilu tetap berlangsung, salah satunya melalui pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) yang rutin direkapitulasi setiap tiga bulan sekali,” ujar Bambang.

Bambang juga menyampaikan bahwa Bawaslu Madina terus berupaya mencari inovasi agar kader P2P yang telah mengikuti pelatihan dan memperoleh sertifikat tetap terlibat aktif dalam kegiatan pengawasan partisipatif.

Keterlibatan tersebut, lanjutnya, dapat dilakukan melalui sosialisasi, peningkatan literasi demokrasi, hingga pengawalan pemenuhan hak pilih bagi penyandang disabilitas dan kelompok rentan lainnya.

Menurut Bambang, partisipasi masyarakat menjadi bagian penting dalam menjaga kualitas demokrasi, termasuk memastikan setiap warga negara yang memenuhi persyaratan dapat menggunakan hak pilihnya.

Dalam kegiatan tersebut, Ketua Divisi Perencanaan, Data dan Informasi KPU Kabupaten Mandailing Natal, Muhammad Al-Khotib, hadir sebagai narasumber utama dengan membawakan materi bertajuk “Merawat Demokrasi di Masa Non Tahapan”.

Al-Khotib menjelaskan bahwa upaya menjaga demokrasi tidak boleh hanya berpusat pada hari pemungutan suara. Pemeliharaan kualitas demokrasi perlu dilakukan secara berkesinambungan, termasuk melalui pembenahan data pemilih, penguatan kapasitas kelembagaan, serta keterbukaan informasi kepada masyarakat.

Ia juga mengajak para peserta untuk lebih peduli terhadap validitas data pemilih. Data yang akurat menjadi salah satu unsur penting dalam mendukung penyelenggaraan Pemilu yang berkualitas serta memastikan hak pilih masyarakat terlindungi.

Pada akhir kegiatan, Al-Khotib mengajak seluruh peserta melakukan pengecekan melalui layanan Cek DPT Online untuk memastikan nama mereka telah tercatat dalam daftar pemilih.

Harapannya, langkah tersebut dapat meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya memeriksa status kepesertaan sebagai pemilih sekaligus mendorong keterlibatan aktif dalam menjaga kualitas data pemilih di Kabupaten Mandailing Natal. (RES)

(WITA)