Hal itu disampaikan Penjabat (Pj) Gubernur Sumut Hassanudin pada kegaitan Advokasi dan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) tentang Promosi dan KIE Pengasuhan 1.000 Hari pertama kehidupan (HPK) dalam Rangka Percepatan Penurunan Stunting untuk Mitra Kerja dan Pemangku Kebijakan Daerah Sumut di Hotel Grand Central Premiere, Jalan Putri Merak Jingga Nomor 3A Medan, Rabu (29/11).

Pj Gubernur menyebutkan, intervensi pertama adalah gizi spesifik yang sasaran prioritasnya ibu hamil, ibu menyusui, anak usia 0 sampai 59 bulan, remaja, dan wanita usia subur.

"Yang dilakukan seperti pemberian makanan tambahan bagi ibu hamil dari kelompok miskin, serta pemberian suplemen tablet tambah darah, suplemen kalsium, pemeriksaan kehamilan, suplemen kapsul vitamin A, suplemen taburia, imunisasi, suplemen zinc, pengobatan diare, dan manajemen terpadu balita sakit," katanya.

Intervensi kedua, adalah gizi sensitif. Intervensi ini, jelasnya, dengan melakukan peningkatan penyediaan air minum dan sanitasi, peningkatan akses dan kualitas pelayanan gizi dan kesehatan, peningkatan kesadaran, komitmen, dan praktik pengasuhan, gizi ibu dan anak, serta peningkatan akses pangan bergizi.

"Untuk memastikan bahwa semua program Pemerintah Provinsi Sumut berjalan, kami lakukan dengan meningkatkan fungsi monitoring dan evaluasi, memastikan pemberian layanan yang bermutu, peningkatan akuntabilitas, dan percepatan pembelajaran," ucapnya.

Untuk mendukung program-program penurunan prevalensi stunting, ujarnya, perlu dukungan anggaran yang cukup, yang sumbernya bukan hanya dari APBD provinsi dan kabupaten/kota.

Disebutkannya, anggaran yang telah diberikan Pemerintah Pusat kepada Pemprov Sumut sebesar Rp43,9 miliar untuk DAK Fisik, Rp224,9 miliar untuk DAK Non Fisik, dan Rp96,2 miliar untuk bantuan operasional kesehatan puskesmas.

Selanjutnya anggaran sebesar Rp317 miliar Dari Dana desa tahun anggaran 2023 untuk mendanai percepatan penurunan stunting di 5.418 desa dan 445 kecamatan yang ada di Provinsi Sumut.

"Untuk keberhasilan penurunan stunting di Sumut harus melibatkan semua pihak-pihak yang berkepentingan. Mulai dari individu, swasta, NGO, perguruan tinggi, pemerintah, bekerjasama dan berkolaborasi dalam upaya kita pengurangan stunting," ujarnya.

Berdasarkan data BKKBN saat ini, tercatat sebanyak 791.399 keluarga berisiko stunting di Sumut. Sebanyak 139.734 keluarga di antaranya merupakan keluarga dengan peringkat kesejahteraan sangat miskin.

Kepala Perwakilan BKKBN Sumut Munawar Ibrahim mengatakan, pada pertemuan kali ini ingin menguatkan kembali komitmen pemerintah daerah dan mitra kerja dalam pelaksanaan percepatan penurunan stunting di Provinsi Sumut tahun 2023 dan menjelang tahun 2024.

"Berdasarkan survei status gizi Indonesia (SSGI) tahun 2021 angka prevalensi stunting di Sumut adalah 25,8%, turun menjadi 21,1% di tahun 2022. Dalam artian mengalami penurunan sebesar 4,7%. Adapun target penurunan angka prevalensi stunting yang telah dituangkan dalam RPJMD Provinsi Sumut tahun 2023 adalah 18,55%," sebutnya.

Munawar mengatakan, untuk realisasi anggaran audit kasus stunting, sebanyak 6 kabupaten/kota sudah melakukan realisasi 100% yakni Kabupaten Asahan, Humbang Hasundutan (Humbahas), Nias Selatan, Tapanuli Utara, Sibolga, dan Kota Binjai.

Acara tersebut turut dihadiri Kepala Dinas Kesehatan Sumut Alwi Mujahit Hasibuan, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (PPA dan KB) Sumut Manna Wasalwa Lubis, Walikota Binjai Amir Hamzah, Bupati Tapanuli Utara (Taput) Nikson Nababan, Bupati Tapanuli Selatan (Tapsel) Dolly Parlindungan Pasaribu, seluruh Dinas Kesehatan dan KB se-Sumut, serta stakeholder.

Pj Gubernur Sumut dan Kepala Perwakilan BKKBN juga menyerahkan penghargaan kepada 10 pemerintah kabupaten/kota yang telah berkomitmen dalam menurunkan angka prevalensi stunting. Yakni Kota Binjai, Sibolga, Tebingtinggi, Gunungsitoli, Kabupaten Tapanuli Utara, Tapanuli Selatan, Padanglawas Utara, Nias Utara, Padanglawas, dan Samosir.

(REL/RZD)