Dalam forum yang diselenggarakan pada Kamis (24/9/2026) tersebut, Kadin Sumut secara tegas meminta Pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk memberikan dukungan nyata serta kepastian hukum dan usaha guna mendongkrak pertumbuhan ekonomi serta mewujudkan pemerataan pembangunan yang berkeadilan di seluruh kabupaten dan kota.

Ketua Umum Kadin Sumut, Firsal Dida Mutyara, menyoroti beban berat yang selama ini harus ditanggung oleh dunia usaha akibat tingginya biaya logistik. Berdasarkan catatan Kadin, komponen biaya logistik di Sumatera Utara saat ini melonjak hingga mencapai angka sekitar 30 persen dari total harga produk.

Kondisi tersebut diperparah oleh buruknya infrastruktur dasar, khususnya kualitas jalan provinsi serta jalan kabupaten dan kota yang belum memadai. Akibat tingginya biaya distribusi ini, produk lokal kesulitan untuk bersaing di pasaran dan dikhawatirkan membuat para pengusaha daerah hanya menjadi penonton di rumah sendiri.

“Banyak permasalahan kualitas jalan provinsi dan kabupaten kota yang tidak baik sehingga menimbulkan biaya logistik yang tinggi. Kita sama-sama tahu bahwa dari komponen harga produk yang ada di Sumatera Utara ini 30 persen adalah biaya logistik,” ungkap Dida.

Lebih lanjut ia menegaskan, “Dengan biaya logistik yang 30 persen, teman-teman ini tidak bisa bersaing. Nah, akhirnya menjadi penonton di daerah sendiri.”

Selain persoalan logistik, Dida juga menyoroti ketimpangan pembangunan antarkawasan yang masih nyata di Sumatera Utara. Pertumbuhan ekonomi dinilai masih terkonsentrasi di kawasan Medan dan Pantai Timur, sementara wilayah Pantai Barat, Tapanuli, serta Kepulauan Nias masih tertinggal dari aspek infrastruktur, konektivitas, dan akses pasar.

Di sisi lain, Kadin Sumut mendorong agar dunia usaha dan pemerintah mulai mengurangi ketergantungan daerah terhadap komoditas mentah konvensional seperti sawit dan karet dengan cara menggenjot produktivitas serta memperkuat hilirisasi untuk menciptakan nilai tambah produk.

Tantangan sektor riil lainnya yang tidak kalah mendesak adalah persoalan akses pembiayaan bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta para nelayan yang sebagian besar masih belum memenuhi kriteria perbankan atau belum bankable.

Kadin meminta pihak perbankan agar dapat menyiapkan skema pembiayaan yang lebih fleksibel dan sesuai dengan karakteristik usaha masyarakat, termasuk di sektor perikanan dan kelautan.

Memasuki tahun 2027, Kadin Sumut berharap pemerintah daerah mampu memberikan kepastian investasi serta kemudahan perizinan agar dunia usaha dapat mengambil peran yang jauh lebih besar dalam menggerakkan roda pembangunan.

“Mohon diberikan karpet merah untuk kami untuk berinvestasi sehingga bisa memberikan manfaat lebih untuk Provinsi Sumatera Utara,” kata Dida.

Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara, Timur Tumanggor, menyatakan bahwa pemerintah daerah tidak mungkin berjalan sendirian dalam memajukan perekonomian regional.

Kolaborasi yang erat dan sinergi berkesinambungan dengan Kadin serta seluruh pelaku usaha merupakan sebuah keharusan.

“Pemerintah Provinsi Sumatera Utara tidak bisa melaksanakan berdiri sendiri. Harus ada Kadin di dalamnya. Harus ada pelaku usaha di dalamnya,” ujar Timur.

Timur memaparkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Sumut saat ini berada di kisaran Rp13,6 triliun, di mana sekitar 40 persen dari total anggaran tersebut telah dialokasikan untuk pembiayaan infrastruktur melalui mekanisme belanja wajib atau mandatory spending.

Kendati demikian, keterbatasan ruang fiskal pemerintah membuat pelibatan sektor swasta dan sumber pembiayaan alternatif menjadi sangat krusial.

Sebagai langkah konkret dalam mempersempit kesenjangan wilayah, Pemprov Sumut saat ini tengah memfokuskan perhatian pada penguatan konektivitas logistik menuju Kepulauan Nias.

Pemerintah daerah telah menyiapkan lahan seluas kurang lebih 1,9 hektare untuk pembangunan fasilitas gudang logistik di kawasan pesisir. Gudang tersebut diproyeksikan sebagai pusat penyimpanan material pembangunan seperti semen, kayu, dan besi guna menekan disparitas harga di pulau tersebut.

Skema pembiayaannya dirancang secara gotong royong, baik bersumber dari APBD, APBN, pinjaman PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI), dana tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), maupun menggandeng pihak ketiga.

“Ini akan dibangun dalam rangka untuk memasok nanti alat-alat bangunan ke sana di Kepulauan Nias,” tuturnya.

Selain itu, pemerintah daerah juga memberikan perhatian serius terhadap efisiensi rantai pasok dari sentra-sentra produksi hingga Pelabuhan Belawan. Komoditas ekspor andalan seperti CPO, produk pertanian, dan hasil perkebunan harus dikirim dengan cepat dan efisien agar kualitas serta harganya tidak merosot akibat rantai distribusi yang lambat.

Timur mengingatkan agar para pengusaha diberikan kepastian dan kemudahan jalur distribusi demi menjaga daya saing komoditas di pasar global.

“Berikan kepastian kepada para pengusaha itu. Jangan nanti sampai barang di Belawan, di sana tiga hari, tahu-tahu sampai di Singapura, di Jepang, di India barang itu sudah turun harganya,” tegasnya.

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara juga terus mendorong dunia usaha untuk mengoptimalkan peluang kerja sama kawasan melalui kerangka Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle (IMT-GT) serta memperkuat integrasi konektivitas darat di Sumatera, termasuk kelanjutan pembangunan jalan tol hingga ke Aceh yang terhubung langsung dengan Pelabuhan Belawan.

Dengan berjalan berdampingan dan memperkuat semangat gotong royong, potensi besar ekonomi Sumatera Utara diyakini akan mampu dioptimalkan secara maksimal untuk kesejahteraan masyarakat luas.

“Kalau pemerintah yang melaksanakan usaha ini, tak akan mampu. Harus bergotong royong, bergandengan tangan dengan Kadin dan pelaku usaha,” pungkas Timur.

(RZD/RZD)