Usulan itu sekaligus menjawab keinginan Gerakan Gadget Sehat Indonesia (GGSI) agar bisa mendapatkan perhatian pemerintah sehingga kampanye gadget sehat punya payung hukum dan bisa berjalan maksimal.

"Sebagai partai politik, kami akan memberikan suport terutama dukungan untuk bisa mendorong munculnya ranperda-ranperda di beberapa kabupaten sehingga rekan-rekan relawan GGSI bisa melakukan sosialisasi dan ada payung hukumnya. Masyarakat juga tentunya bisa mengikuti dengan baik dan benar demi tujuan menciptakan Generasi Indonesia Emas 2045," ungkap Sekretaris DPD PDIP Sumut, Dr. Sutarto M.Si saat menerima audiensi GGSI Prof Ridha, di kantor sekretariat PDIP jalan Jamin Ginting Medan, Kamis (30/11).

Mewakili Ketua DPD, Rapidin Simbolon yang berhalangan hadir, Sutarto menilai gerakan gadget sehat yang digaungkan Prof Ridha satu langkah baru yang sangat bermanfaat bagi masyarakat.

"Hadirnya Prof Ridha dengan GGSI nya di kantor PDIP Sumut ini satu hal luar biasa. Mereka mensosialisasikan gerakan gadget sehat demi menyelamatkan generasi muda dari dampak bahaya gadget yang dapat mengancam bonus demografi serta menggagalkan menuju Indonesia Emas 2045," ucapnya.

Apalagi sambungnya, generasi muda saat ini hampir seluruhnya menggunakan gadget dan ini sangat penting tak hanya mensosialisasikan tapi juga mengusulkan payung hukumnya.

"PDI Perjuangan mempunyai banyak kader di eksekutif. Bahkan kita juga memiliki 13 kader yang sekarang berada di eksekutif baik menjadi walikota, bupati maupun wakil walikota atau wakil bupati. Tentu kami akan memberikan masukan serta gagasan-gagasan dan imbauan kepada kader PDIP yang berada di legislatif dan eksekutif agar bisa mempunyai komitmen untuk sama-sama menyelamatkan generasi muda Indonesia yang lebih unggul ke depan dengan menyusun aturan yang jelas dalam penggunaan gadget bagi generasi muda," ungkapnya lagi.

Seperti diketahui, saat ini Inisiator GGSI, Prof Ridha tengah bergerak ke sejumlah partai politik yang memiliki perwakilan di legislatif dalam mendapatkan dukungan agar bisa mengusulkan peraturan daerah sebagai payung hukum, sehingga gerakan gadget sehat bisa berjalan lebih maksimal. Selain PDIP sebelumnya Prof Ridha juga hadir di Kantor DPW PKS dan DPW PSI.

Prof Ridha ingin gerakan yang mereka lakukan ini tidak sekadar sosialisasi namun ada kebijakan yang mengaturnya dalam peraturan daerah.

"Ini tidak akan maksimal jika tanpa adanya dukungan pemerintah. Agar bisa masuk ke situ, kita sengaja mendatangi sejumlah partai politik untuk beraudiensi, sehingga bisa menyuarakan keinginan kita," ujar Prof Ridha.

Prof Ridha turut menjelaskan alasan hadirnya gerakan gadget sehat.

"Gerakan gadget sehat ini hadir sebagai bentuk kekhawatiran kita akan banyaknya generasi muda yang mengalami saraf kejepit leher. Kondisi yang umumnya dialami para orang tua usia 50 hingga 60 tahun, sekarang sudah dirasakan oleh anak SMA, SMP bahkan SD," ucapnya.

Prof Ridha turut menyebutkan dampak fisik yang dirasakan kaum muda dikarenakan penggunaan gadget yang tidak tepat, baik posisi dan durasi.

"Jika penggunaan gadget yang salah terus diabaikan dan dilakukan tidak hanya saraf kejepit namun bisa berakibat kelumpuhan. Tentu, kita yang saat ini dalam situasi bonus demografi bisa-bisa menjadi bencana demografi karena melahirkan generasi-generasi cacat, sehingga cita-cita menuju Indonesia Emas 2045, hanya sebatas wacana," ucapnya.

Prof Ridha ingin audiensi mereka bisa melahirkan kerja sama tak hanya bentuk sosialisasi namun juga bisa melahirkan kebijakan dalam bentuk peraturan sebagai payung hukumnya.

Agar cita-cita melahirkan generasi berkualitas yakni generasi pintar, sehat dan berahlak mulia bisa tercapai.

"Parpol adalah ujung tombak. Kita lakukan aksi tanpa payung hukum tentu kurang maksimal di sinilah peranan parpol yang memiliki anggota legislatif dalam mengajukan peraturan," katanya.

Turut hadir sejumlah petinggi PDIP Sumut, di antaranya Wakil Ketua, Meinarty Rehulina Bangun, Wakil Ketua Penyabar Makhe dan Wakil Sekretaris, Dr. Ahmad Bima Nusa.

(JW/RZD)