Hal itu dipandang penting guna meningkatkan perputaran ekonomi di tingkat masyarakat. Rakyat lokal mesti memperoleh dampak positif kehadiran program nasional tersebut.

“Prinsipnya Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG) di kecamatan harus membeli produk petani lokal,” ucap pengusaha sehari-hari disapa Jogi di Sidikalang, Kamis (7/5).

Menurut Jogi, langkah tersebut sangat mudah diterapkan. Tinggal panggil pada Ketua Badan Gizi Nasional (BGN) dan pemilik SPPG.

“Bupati tinggal bilang, SPPG wajib membeli beras, telor, ikan, sayur, dan daging produk petani lokal,” kata Jogi.

Selanjutnya, manajemen SPPG menggelar pertemuan dengan lurah atau kepala desa dan masyarakat. Di sana disampaikan terkait schedule atu jadwal menu sajian.

“Tanggal ini sayur ini, tanggal berikut sayur ini, ikan ini, daging ini dan seterusnya. Lewat musyawarah tingkat desa, masyarakat atau pedagang pengumpul ditanyakan kesiapan pasokan,” ujarnya.

Ketika dilaksanakan, pendataan mesti akurat, siapa petani dan siapa pengumpul berikut harga. Data statistik harus terukur. Dengan demikian, petani akan mengatur musim tanam karena pasar sudah terbuka dan tidak perlu jauh-jauh.

“Kalau jadwal diberi ke petani, semua lahan akan produktif. Kadin yakin, tak ada lagi lahan tidur. Semua pasti berusaha mengambil peluang,” kata Jogi.

Sisi positif lainnya, pengangguran berkurang. Dan yang pasti rakyat lebih tenang dan termotivasi. Menu tersebut juga lebih segar dikonsumsi.

“Contoh, ketika SPPG minta 200 kilogram ayam kampung, saya kira sebentar saja akan terkumpul. 20 keluarga saja mampu memenuhi tawaran. Sebab, dominan warga di pedesaan memeliharan ternak dimaksud. Bahasa sederhana, tak perlu belanja daun singkong, sawi manis atau kentang ke pasar. Di ladang warga, banyak ditanam,” kata Jogi lagi.

Sebenarnya, kata Jogi, program Presiden Prabowo Subianto ini sangat bagus. Bisa kencang mendongkrak keuangan masyarakat. Hanya saja, mungkin penerapan di lapangan berbeda.

“Satgas di bawah Bupati perlu mengawasi menu. Dilihat apa sayur dan lauk, termasuk jenis beras. Banderol Rp16 ribu per porsi, sebenarnya sudah mewah. Tetapi benarkan begitu saat menu disuguhkan ke siswa? Ini yang menjadi pertanyaan,” sebut Jogi.

Bila saja diterapkan, kata Jogi, kecintaan masyarakat kepada Bupati makin kental. Sebab, petani merasakan langsung buah kebijakan pro rakyat. Bupati akan populer atas terobosan.

“Kita ingin Dairi menjadi contoh program MBG secara nasional. Bukan saja soal menu. Namun yang tak kalah penting adalah manfaat dirasakan petani. Kasihan, ketika muncul kasus keracunan, Bupati jadi poning melakukan pengananan,” kata Jogi.

(SSR/RZD)