Dia mengatakan, pembayaran utang kepada suplier ini harus segara dilakukan, mengingat pihak konsultan telah selesai menghitung utang koperasi.

"Konsultan telah tuntas menghitung utang suplier koperasi pada Sabtu 18 April 2026. Sehingga percepat penyelesaian pembayaran sampai tuntas," ucapnya, Senin (21/4/2026).

ESI yang merupakan pemilik Yayasan Bisukma dan yang membawa koperasi menyampaikan, pihaknya terus berkomitmen dan fokus dalam menjalankan program MBG yang merupakan program prioritas pemerintah. Menurutnya program ini juga tidak hadir secara tiba-tiba di wilayah Tapanuli.

"Sejak 2025, ESI menjadi pionir implementasi program tersebut di Tapanuli dengan mengajak berkolaborasi sejumlah tokoh lokal," katanya.

Upaya tersebut dimulai dengan operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) pertama kali di wilayah Tapanuli pada Mei 2025, kemudian berkembang dengan berdirinya Koperasi.

Selanjutnya pada Juli 2025, koperasi berganti menjadi Koperasi Produsen Multi Pihak Tumbuh Sejahtera Bersama Petani yang menjadi pemasok utama, menggantikan koperasi sebelumnya.

Namun memasuki 2026, persoalan mulai muncul, sejumlah suplier menagih utang. Padahal biasanya dalam setiap pertemuan bulanan yang selalu dihadiri ES para suplier ditanyakan apakah masih ada utang koperasi, namun para suplier selalu diam dan tidak ada yang mengeluh.

Melihat situasi, selanjutnya Februari 2026, pengawas koperasi menginisiasi audit untuk menata administrasi dan pelaporan keuangan sekaligus persiapan laporan SPT tahunan.

Namun, proses tersebut tidak berjalan mulus. Dalam proses audit, ditemukan adanya indikasi dugaan penyimpangan pengelolaan yang berpotensi menimbulkan kerugian, termasuk terhadap para suplier yang belum menerima pembayaran secara penuh. Belakangan sejumlah suplier juga melakukan penagihan kepada yayasan.

Ketua Koperasi Produsen Multi Tumbuh Sejahtera Bersama Petani yang baru, Hendra Sipahutar mengatakan, setelah laporan resmi konsultan tentang jumlah utang koperasi yang sudah final, pihaknya akan mempercepat pembayaran dan penyelesaian terhadap sejumlah suplier.

"Semua kewajiban terhadap suplier akan diselesaikan, akan tetapi harus berdasarkan data yang valid agar tidak menimbulkan persoalan baru,” ujarnya.

(CAN/RZD)