Di hadapan warga, Afandin terlebih dahulu menyampaikan permohonan maaf atas keterlambatannya hadir dan sekaligus menjelaskan bahwa sejak Sabtu dirinya berada di Jakarta untuk memenuhi panggilan Menteri Pertanian.

“Saya mohon maaf karena tidak bisa langsung hadir sejak pagi, karena berada di Jakarta memenuhi panggilan Menteri Pertanian terkait kondisi kemarau panjang yang akan kita hadapi. Pertemuan tersebut tidak bisa diwakilkan dan harus dihadiri langsung oleh kepala daerah,” ujar Afandin, Senin, (20/4/2026).

Sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat yang telah menunggu sejak pagi, Afandin mempercepat jadwal kepulangannya. Dari yang semula dijadwalkan terbang pukul 17.00 WIB dari Jakarta menuju Bandara Kualanamu dengan memajukan penerbangan menjadi pukul 15.00 WIB dan tiba di Stabat sekitar pukul 18.20 WIB untuk langsung menemui massa aksi.

Pria yang akrab dipanggil bang Ondim ini juga menegaskan dukungan penuh terhadap perjuangan masyarakat korban banjir untuk memperoleh bantuan Jaminan Hidup (JADUP) dari pemerintah pusat, namun dirinya menjelaskan bahwa pemerintah daerah telah melaksanakan pendataan korban sesuai arahan Kementerian Sosial.

“Saya mendukung penuh apa yang disampaikan masyarakat. Pasca banjir, kami telah menerima instruksi dari Kementerian Sosial untuk melakukan pendataan kerusakan rumah, mulai dari ringan, sedang hingga berat. Saya juga telah memerintahkan kepala desa dan lurah untuk memastikan pendataan dilakukan secara menyeluruh,” tegas Ondim.

Namun demikian, Ondim menegaskan bahwa kewenangan pencairan bantuan JADUP berada di pemerintah pusat. "Dana ini berasal dari pemerintah pusat dan bukan berada di kewenangan pemerintah daerah. Karena itu, kita harus bersama-sama memperjuangkannya,” ungkap Ondim.

Ondim juga mengajak masyarakat untuk melakukan pendataan ulang guna memastikan validitas data yang akan diajukan kembali ke Kementerian Sosial dan juga menyatakan kesiapannya membawa perwakilan koordinator aksi untuk ikut menyampaikan aspirasi langsung ke pemerintah pusat.

“Kita akan data ulang, lalu kita bawa bersama ke pusat. Saya juga siap mengajak perwakilan masyarakat untuk mendampingi agar aspirasi ini dapat tersampaikan langsung,” pungkas Ondim.

Salah seorang peserta aksi, Aprizal, menyampaikan bahwa sebelumnya data korban banjir telah diserahkan mulai dari tingkat lingkungan, desa/kelurahan hingga kecamatan dan diteruskan ke BPBD. Namun, karena belum ada realisasi bantuan, masyarakat merasa perlu menyampaikan aspirasi secara langsung ke pemerintah kabupaten.

Menanggapi hal tersebut, Ondim kembali menegaskan agar data yang telah ada dikumpulkan melalui koordinator untuk kemudian diperjuangkan bersama ke pusat dan juga mengingatkan agar masyarakat yang sudah menerima bantuan tidak kembali mengajukan data yang sama.

“Jika datanya sudah ada, serahkan melalui koordinator. Kita perjuangkan bersama ke pusat agar bantuan JADUP bisa terealisasi. Keputusan tetap ada di pusat, bukan di saya. Mari kita berdoa bersama agar upaya ini berhasil,” pungkas Ondim.

Pada kesempatan itu, sejumlah koordinator aksi secara langsung menyerahkan data korban banjir kepada Bupati Langkat sebagai bentuk keseriusan masyarakat dalam memperjuangkan haknya.

Pertemuan tersebut menjadi wadah dialog antara pemerintah daerah dan masyarakat, khususnya terkait tuntutan bantuan Jaminan Hidup (JADUP) pasca banjir yang belum terealisasi.

(HPG/YY)