Hal itu disampaikan menyusul terbitnya adendum Amdal.

“Setelah adentum amdal diterbitkan Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup, idealnya, tahap konstruksi akan dekat. Dan, rekrut tenaga kerja segera dilakukan,” kata Henra di Sidikalang, Rabu (6/5).

Sehubungan itu, legislator daerah pemilihan Kecamatan Berampu, Silima Pungga-Pungga, Siempat Nempu dan Siempat Nempu Hilir ini menandaskan, tenaga kerja lokal harus diproritaskan.

“Jangan sampai, warga lokal Kabupaten Dairi jadi penonton. Kita harus mendapat porsi yang wajar. Idealnya 60 persen, termasuk level manajer,” kata Henra.

Dia memperkirakan, perusahaan penambang seng (Zn) dan timah hitam (Pb) berpusat di Sopokomil atau biasa disebut blackdog (anjing hitam) itu akan menampung sekitar 3000 pekerja. Itu relevan dengan cadanan deposit sebesar 20 juta ton lebih.

“Khusus internal DPM, saya perkirakan menampung 3000 pekerja. Kita harus ambil kesempatan,” tandas Henra.

Henra menyebut, Bupati dan Direktur Utama DPM bersama DPRD perlu melakukan pertemuan dan perjanjian tertulis terkait tenaga kerja. Ini demi transparansi dan komitmen serta kontrol.

“Orang-orang Dairi hebat kok. Terbukti, banyak kuliah di kampus favorit hingga luar negeri. Banyak juga sudah berpengalaman Tantangannya, kapan diberi kesempatan. Konteks tenaga kerja, bukan hanya level labour (buruh),” ujar Henra.

Henra berpendapat, kehadiran investasi besar ini bukan tidak memungkinkan menimbulkan dampak negatif. Karenanya, semua pihak harus berkontribusi mengawasi. Perusahaan juga mesti membuka diri.

“Kalau merusak, saya duluan menentang. Tetapi, mari kita beri dulu ruang eksploitasi,” kata Hendra.

Dijelaskan, eksploitasi tersebut dipastikan berpengaruh besar terhadap perekonomian masyarakat dan pendapatan asli daerah (PAD). Untuk level warga, bakal memberi multiplier effect. Bisnis baru akan muncul. Diantaranya restoran, penginapan, pertokoan dan jasa transportasi.

“Pemkab Dairi bakal menerima PAD besar. Pembangunan bisa lebih kencang dan merata,” kata Henra.

(SSR/RZD)