Slogan baru untuk periode 2025-2030, 'Kolaborasi SUMUT Berkah menuju Sumatera Utara yang Unggul, Maju dan Berkelanjutan', kini tengah diuji. Mampukah visi ini menghapus akronim nyinyir yang selama ini melekat bahwa Sumut adalah singkatan dari 'Semua Urusan Mesti Uang Tunai'?

Pekerjaan rumah bagi Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, tergolong masif. Sorotan tajam datang dari Freddy Siahaan, Ketua Alumni Jerman-Indonesia (Aljerin) untuk Sumut. Mantan aktivis mahasiswa era 80-an ini menegaskan bahwa korupsi adalah akar masalah yang merusak tatanan ekonomi Sumut.

"Penegakan hukum, penertiban kota Medan, hingga iklim investasi harus diperbaiki agar kesan 'uang tunai' dalam setiap urusan bisa dikikis habis," ungkap Freddy dalam sebuah diskusi di Jakarta baru-baru ini.

Data menunjukkan bahwa Sumut sedang tidak baik-baik saja dalam hal ekologi dan sosial:

Bencana Alam: Banjir bandang yang menelan korban jiwa diduga kuat akibat deforestasi dan pembalakan liar oleh pihak tak bertanggung jawab.

Konflik Agraria: Tingginya sengketa lahan antara masyarakat dan korporasi masih menjadi api dalam sekam.

Narkoba & Premanisme: Peredaran sabu dan ganja yang tinggi, yang berkelindan dengan jaringan 'Mafia Medan', menjadi ancaman nyata bagi kesehatan masyarakat.

Sengketa Perbatasan: Persoalan kepemilikan empat pulau di perbatasan Aceh-Sumut yang kaya potensi migas memerlukan penanganan serius dari pemerintah pusat.

Meski dibayangi masalah, tren ketenagakerjaan menunjukkan dinamika positif. Hingga November 2025, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) berada di angka 5,28%, turun tipis dari periode sebelumnya.

Untuk menyokong pembangunan, APBD Sumut Tahun Anggaran 2026 telah disahkan dengan rincian, Pendapatan: Rp 11,664 Triliun, Belanja: Rp 11,678 Triliun, Defisit: Rp 14,495 Miliar.

Prioritas anggaran difokuskan pada lima sektor kunci: Pendidikan, Kesehatan, Pertanian/Ketahanan Pangan, Infrastruktur, dan Pengembangan Kawasan Strategis. Menariknya, belanja pegawai ditekan di bawah 30%, sehingga membuka ruang bagi rekrutmen 9.759 formasi CPNS pada tahun 2026.

Tuntutan masyarakat akan transparansi masih nyaring terdengar. Aksi unjuk rasa dari kelompok pelajar seperti PW IPA Sumut menunjukkan bahwa publik masih meragukan pemerataan alokasi anggaran.

Pemerintah provinsi kini berupaya meningkatkan akuntabilitas melalui publikasi dokumen resmi (RKPD, KUA, APBD) dan audit rutin BPK RI. Transparansi dianggap sebagai harga mati untuk membangun kembali kepercayaan publik dan meningkatkan partisipasi politik.

Harapan besar kini tertumpang pada kolaborasi seluruh elemen masyarakat. Selaras dengan filosofi Batak, 'Beta timbul rap di anak hinomit na timbul' (Ayo maju bersama untuk rakyat yang maju), Sumut diharapkan segera terbangun dari tidurnya.

"Sumatera Utara adalah raksasa tidur dengan potensi luar biasa. Harus dibangunkan agar bisa berperan besar mewujudkan Indonesia Emas," pungkas Freddy Siahaan optimistis.

(JW/RZD)