Apalagi jika dilihat dari biodata Edy Junaedi sebagai pejabat karir dan pernah mengemban sejumlah jabatan strategis dan memperoleh penghargaan atas kinerjanya.

" Tentu atas nama DPRD kita mengapresiasi penunjukan saudara Edy sebagai Penjabat Bupati Padanglawas," kata Amran Pikal Siregar Ketua DPRD Padanglawas Sabtu (10/2).

Namun perlu diingat kata Amran Pikal berbagai tugas dan persoalan telah menanti Edy untuk dituntaskan. Harapan masyarakat kepada Edy cukup besar untuk mampu menjadikan daerah ini lebih baik dan maju.

Tugas yang menanti Pj bupati antara lain adalah melakukan perbaikan birokrasi yang tidak sehat, dan malah sebahagian diisi oleh orang orang yang tidak memiliki kafasitas.

" Salah satu langkah yang harus dilakukan Pj bupati adalah merombak jajaran struktural pemerintahan," kata Amran.

Amran Pikal merupakan politisi Partai Golkar ini menyebutkan, perombakan pejabat dijajaran Pemerintahan Padanglawas sangat mendesak dilakukan mengingat banyaknya pejabat yang tidak mampu menjalankan tugas tugas yang diberikan.

" Lihat saja pejabat Padanglawas saat ini, hanya berkutat pada rutinitas belaka, dan tidak mampu membuat inovasi dan trobosan," kata Amran.

Bahkan, lebih parahnya lagi banyak pimpinan Organisasi Perangkat Daerah ( OPD) yang meminta anggaran OPD nya dinaikkan, tetapi tidak mampu memanfaatkannya untuk kemajuan dan mendongktak PAD.

Amran mengungkapkan, pimpinan OPD harus diisi oleh orang orang yang mampu dibidangnya. Apalagi dbidang peningkatan PAD harus diisi oleh orang pekerja, bukan orang yang banyak bicara.

" Daerah Padanglawas ini memiliki potensi dan sumber daya alam yang cukup, namun karena orang yang menanganinya minim sumber daya manusianya, makanya daerah ini tidak.maju," tegas Amran.

Malah jika dibutuhkan sambung Amran, DPRD siap memberikan surat rekomendasi untuk dilakukan perombakan pejabat di jajaran Pemkab Palas apalagi tujuannya untuk perbaikan dan kemajuan.

" Kenapa tidak, orang luar dari Padanglawas pun kita dukung untuk menduduki posisi penting jika mampu dibidangnya," ucap Amran.

Tidak hanya itu, persoalan lain juga telah menanti tugas Edy Junaedi kata Amran. Termasuk persoalan lahan perkebunan dan konflik agraria yang tidak kunjung tuntas.

Mulai dari HGU, izin usaha perkebunan ( IUP), hak hak masyarakat yang tidak terbayarkan akibat pengelolaan APBD yang tidak profesional juga menjadi tugas berat Edy sebagai Pj Bupati Padanglawas.

" Jadi cukup banyak persoalan yang mesti segera dituntaskan, dan ini tidak bisa ditunda tunda," tandas Amran Pikal.

(ATS/CSP)