IPPGA sendiri merupakan komunitas profesi yang berfokus pada bidang tata kelola hubungan antara dunia usaha dengan dunia pemerintahan. Di mana demokrasi, akuntabilitas dan keberimbangan informasi dalam penyusunan kebijakan publik, serta prinsip checks and balances menjadi nilai fundamental profesinya.

Koordinator IPPGA, Arief Budiman mengatakan, pihaknya memiliki beberapa aspirasi terutama bagi pasangan calon presiden dan calon wakil presiden beserta tim kampanyenya termasuk partai politik peserta pemilu 2024 dalam menyongsong pesta demokrasi tahun ini.

Pertama, agar dapat menjalankan proses kampanye secara bermartabat, damai, dan menjalankan ketentuan peraturan perundangan secara konsisten dan konsekuen.

Kedua, agar peserta kontestasi pemilu 2024 dapat berkomitmen untuk menghormati kemandirian publik pemilih dalam menjalankan hak demokratis konstitusionalnya di Tempat Pemungutan Suara (TPS).

Hal tersebut dapat diwujudkan dengan tanpa ada penggiringan inkonstitusional, pemaksaan, dan intimidasi.

“Ketiga kami berharap peserta pemilu dapat menyikapi hasil pemilu nantinya dengan menjunjung kehormatan dan martabat demokrasi tanpa melakukan penggiringan atau mobilisasi pendukung. Apa lagi mengarah kepada tindakan yang melanggar hukum negara kesatuan Republik Indonesia,” kata Arief, Selasa (13/2).

Keempat, IPPGA memiliki aspirasi di mana peserta pemilu dapat membangun semangat dan tindakan nyata dalam rangka membangun pemerintahan kolaboratif (collaborative governance) pasca Pemilu 2024. Selain itu, seluruh pelaku pemerintahan yang terpilih nantinya dan pelaku politik dapat menjamin berjalannya pemerintahan itu secara responsif terhadap aspirasi, pemikiran, dan saran-saran dari berbagai pemangku kepentingan serta kebijakan publik.

Hal ini menurut Arief demi terwujudnya cita-cita kemajuan dan kesejahteraan bangsa dan negara Indonesia yang adil, dan demokratis. Terkait pemilu 2024 ini, IPPGA pun mengeluarkan himbauan kepada para profesional PPGA di berbagai sektor dan skala usaha.

“Agar terus secara konsisten mencermati dinamika dan perkembangan politik Pemilu 2024. Yaitu dengan semakin menajamkan analisa risiko politik yang dapat berdampak terhadap kepastian, stabilitas, keamanan, keberlanjutan, dan produktivitas (certainty, stability, security, continuity, and productivity) bagi kegiatan perekonomian pada sektor yang digeluti masing-masing,” ujarnya.

Kemudian, diharapkan para professional PPGA dapat mempersiapkan secara seksama proses politik pemerintahan pasca Pemilu 2024. Baik pada proses transisi pemerintahan eksekutif dan legislatif di tingkat nasional dan daerah (provinsi dan kabupaten/kota).

Dalam hal ini, kata dia, ada beberapa hal utama yang perlu disoroti professional PPGA. Di antaranya Program Legislasi Nasional dan Daerah, dan Program Penyusunan Peraturan Perundangan di bawah undang-undang (Progsun pusat dan daerah).

“Serta mencermati proses transformasi Visi-Misi calon presiden dan wakil presiden terpilih (President-Elect) ke dalam kebijakan umum awal pemerintahan eksekutif nasional, termasuk jika terdapat putaran kedua pemilihan presiden dan wakil presiden,” lanjutnya.

Melalui imbauan tersebut, Arief berharap dapat membangun semangat kolektif dari komunitas profesi PPGA untuk Indonesia yang lebih baik di masa mendatang.

(RZD)