"Saya berharap dukungan serta peran serta DPRD Langkat untuk mengawal dan memastikan keselarasan penganggaran dan pelaksanaan pembangunan di Langkat," ujar Faisal, Senin (4/3).

Disampaikannya, kegiatan Musrenbang RKPD Kabupaten Langkat Tahun 2025 merupakan rangkaian proses yang di mulai dari desa sebagai wadah untuk berdiskusi dan bertukar pikiran antara pemangku kepentingan untuk mengakomodir usulan-usulan pembangunan dari bawah.

"Pendekatan pembangunan tidak hanya pembangunan perencanaan dari atas atau top down planning melainkan mengakomodir pendapat, masukan, pemikiran positif dari bawah atau bottom up planning," ungkap Faisal.

Bahkan Faisal juga mengimbau kepada seluruh pimpinan perangkat darah serta seluruh stakeholder untuk berpikiran terbuka, memiliki pola pikir kedepan, terintagratif dan inovatif.

Musrenbang RKPD Kabupaten Langkat Tahun 2025 dilaksanakan berdasarkan dasar hukum sesuai dengan undang-undang nomor 25 tahun 2024 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional Permendagri 86 tahun 2017.

Latar belakang Musrenbang RKPD Tahun 2025 yaitu melaksanakan azas perencanaan pembangunan daerah yang berorientasi pada proses dengan menggunakan pendekatan top down dan button up.

Pj Gubernur Sumatera Utara (Sumut) yang diwakili Kadis Pendidikan Sumut Abdul Haris Lubis menyampaikan pemerintah Provsu memberikan apresiasi yang luar biasa kepada seluruh pihak yang telah mendukung berjalannya kegiatan ini.

"Saya berikan apresiasi terkhusus kepada Pj. Bupati Langkat, semoga ini menjadi kemajuan pembangunan di Kabupaten Langkat," harapnya.

Selanjutnya dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Provinsi Sumatera Utara diharapkan Kabupaten Langkat dapat menyinkronkan tujuan dan prioritas yang dimaksud dalam RKPD Tahun 2025.

Seperti peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam rangka menjawab permasalahan pendidikan, kesehatan, pembangunan gender, dan perlindungan anak dan peningkatan pertumbuhan ekonomi inklusif dalam rangka menjawab permasalahan kemiskinan, tenaga kerja, kesejahteraan petani dan kontribusi sektor pariwisata.

Kemudian peningkatan kualitas pembangunan infrastruktur dalam rangka menjawab permasalahan meningkatnya kualitas interview jalan, meningkatnya akses hunian yang layak ketahanan pangan dan pertanian berkelanjutan dan peningkatan tata kelola pemerintahan yang berkualitas dan inovatif dalam rangka menjawab permasalahan keberlanjutan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan aset daerah.

(HPG/RZD)