Saat ini Pemkab Palas memiliki lahan untuk BLK. Namun untuk pembangunan gedungnya Pemkab Palas belum memiliki anggaran.

"Kita bertemu dengan Sekretaris Direktorat Jenderal Binwasnaker, Sunardi Manampiar Sinaga untuk membahas bagaimana mengoptimalkan lahan BLK yang sudah dimiliki agar bisa di bangun dari dana APBN," kata Edy.

Dari hasil pertemuan itu, kata Edy, Kementerian Ketenaga kerjaan menawarkan beberapa opsi, yaitu lahan dibangun menjadi BLK UPTD (Balai Latihan Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah). Kedua lahan dibangun menjadi BLK UPTP (Balai Latihan Kerja Unit Pelaksana Teknis Pusat).

"Kedua opsi ini sama-sama memiliki keuntungan dan kerugian masing-masing," sebut Edy, Jumat (5/4).

Disebutkan, kalau UPTD, daerah yang akan menanggung biaya operasional balai latihan tersebut. Sedangkan kalau UPTP, Pemerintah Pusat yang akan menanggung biaya operasional balai latihan.

"Usai dari Kementerian Disnaker, kita menjadwalkan kunjungan ke Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BBPVP medan) untuk mempertajam Balai Latihan yang akan dibangun di Padanglaawas," kata Edy.

(ATS/RZD)