Salah seorang warga Percut Sei Tuan, KP mengatakan bahwa program pemerintah yang seharusnya telah berjalan, tampaknya hanya menghabiskan anggaran dalam proses penerbitan. Ia juga mengungkapkan bahwa mendapat informasi mengenai adanya aliran dana atau praktik pungutan liar terkait penempatan lapak jualan di pasar tersebut.

"Kita melihat bahwa tindakan yang dilakukan pemerintah terkesan sengaja untuk menghabiskan anggaran dan menampilkan bahwa mereka sedang bekerja. Saya juga mendapatkan informasi mengenai adanya setoran atau pungutan liar terkait penempatan lapak jualan," katanya, Kamis (16/5).

KP menjelaskan bahwa jika hal ini benar adanya, maka pelaku harus dijerat dengan hukuman pidana. Pihak kepolisian seharusnya mengambil tindakan tegas terhadap permasalahan yang terjadi di Pasar Gambir, terutama terkait dugaan pungutan liar atau setoran tersebut.

"Jika benar bahwa penyebab kegagalan penertiban ini karena praktik pungutan liar, maka polisi harus menangkap orang-orang yang terlibat. Kami telah mengantongi identitas mereka dan bahkan memiliki foto kwitansi. Polisi tidak boleh tinggal diam. Hal ini merupakan tindak pidana," jelasnya.

KP menduga bahwa akar masalah dari kelambatan proyek pemagaran ini adalah adanya praktik setoran ke pihak-pihak yang berwenang. Menurutnya, pelaku mungkin tidak melakukan pekerjaan dengan baik karena takut kehilangan pendapatan yang diperoleh secara tidak sah.

"Hal ini perlu ditindaklanjuti karena merugikan banyak pihak, terutama masyarakat," ujarnya.

KP juga meminta agar pihak kepolisian, terutama Tim Saber Pungli, melakukan penyelidikan terhadap dugaan pungutan liar yang mencurigakan hingga melibatkan oknum-oknum pejabat di Deliserdang.

"Tim Saber Pungli harus bertindak cepat. Kami, selaku masyarakat, siap membantu jika diperlukan. Karena praktik pungutan liar inilah yang diduga menjadi penyebab kegagalan program pemagaran Pasar Gambir," tutupnya.

(JW/RZD)