BOKB adalah DAK Non Fisik Subbidang Keluarga Berencana yang dialokasikan kepada daerah tertentu, guna melaksanakan kegiatan yang disesuaikan dengan kewenangan daerah dalam mendukung upaya pencapaian sasaran prioritas pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana serta penurunan stunting.

Penggunaan dana BOKB pada Dinas P2KB menjadi sorotan akibat banyak indikasi kejanggalan yang terjadi dalam realisasi anggaran dana BOKB Padanglawas pada tahun anggaran 2023-2024.

Sumber menyebutkan, indikasi penyalagunaan itu mulai dari dana Operasional Balai Penyuluh KB, Operasional Distribusi Alat dan Obat Kontrasepsi, Operasional Penggerakan Program KB di Kampung KB, Operasional Kegiatan Penanganan Stunting di Kampung KB, Operasional pembinaan program KB bagi masyarakat (PPKBD dan SUBPPKBD).

Selanjutnya anggaran dukungan Manajemen (SKPD) dan Dukungan KIE Kecamatan. Bahkan termasuk honor petugas penyuluh KB desa 2024 hanya dibayar 6 bulan.

" Honor kami saja sebagai penyuluh lapangan desa cuma enam bulan dibayar," sebut salah seorang petugas penyuluh desa yang mohon namanya tidak ditulis.

Sumber ini mengatakan, anggaran di BOKB di Dinas P2KB Padanglawas cukup besar, namun apakah penggunaannya sudah sesuai dengan aturan, sumber ini mengaku tidak tahu persis.

"Gak tahu kita itu semuanya di kantor dinaslah;" katanya.

Terpisah Kepala Dinas P2KB Padanglawas Markia Hasibuan saat dihubungi terkait besaran anggaran BOKB tahun 2023 dan 2024, Markia mengaku tidak ingat lagi besaran anggarannya. Namun untuk 2024 lebih dari Rp 4 miliar untuk BOKB.

" Tidak ingat lagi berapa persis anggarannya, tapi untuk 2024 lebih Rp 4 miliar, nantilah saya cek lagi," sebut Markia Hasibuan.

(ATS/CSP)