Mengingat status kelembagaan RS milik Pemko itu sudah menjadi Badan Layanan Usaha Daerah (BLUD) bukan UPT Dinas Kesehatan Kota Medan lagi.

"Kalau sudah BLUD harus bisa mandiri menghasilkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Jangan berharap lagi bantuan dari APBD menutupi biaya belanja," tegas Henry Jhon Hutagalung dalam rapat Evaluasi Triwulan I TA 2026 realisasi capaian kerja pihak RS Pirngadi Medan bersama Komisi II DPRD Medan selaku konterpart di gedung DPRD Medan, Selasa (15/4/2026) yang dalam rapat tersebut dipimpin oleh Ketua Komisi Kasman bin Marasakti didampingi Wakil Ketua Komisi II DPRD Medan Modesta Marpaung serta anggota komisi lainnya Dr Lily MBA, Binsar Simarmata dan dr Ade Taufiq.

Sebelumnya, di awal rapat, Plt Dirut RS Pirngadi Medan Mardohar Tambunan memaparkan kondisi RS yang belum mampu bersaing dengan beberapa pihak RS swasta di Medan. Bahkan pendapatan asli belum mampu menutupi belanja. Sehingga terjadi besaran belanja dengan selisih pendapatan sebesar Rp 5 Miliar.

Mendengar keterangan itu, Henry Jhon mempertanyakan hal yang dirasa janggal tersebut. "Kalau seperti itu keadaannya, lalu dari mana pihak manajemen menutupi selisih besaran belanja kekurangan Rp 5 Miliar," cecar Henry Jhon Hutagalung politisi PSI tersebut.

Mendengar pertanyaan Henry Jhon, Mardohar berhenti sejenak kemudian melanjutkan kembali, dengan penuh kehati hatian. Bahwa kekurangan Rp 5 miliar itu ditutupi melalui APBD Pemko Medan.

Mendapat jawaban itu, tentu saja Henry Jhon sedikit kaget. "Nah, ini yang menjadi masalah, kalau sudah status BLUD harus bisa mandiri kelola keuangan dan patut dipertanyakan apa sudah benar aliran dananya dan melalui audit," ungkapnya.

Dari paparan Mardohar, terungkap pemakaian BOR dari sekitar 500 bed hanya mencapai 50 persen. "Kondisi ini patut kita prihatin. Dimana, saat ini seluruh RS swasta selalu kamar penuh. Konon RS Pirngadi kekurangan pasien. Maka harus disikapi serius untuk pembenahan," tegas Wakil Ketua Fraksi PSI DPRD Medan itu.

Untuk itu Henry Jhon mendesak Dirut RS Pirngadi Mardohar Tambunan harus memperbaiki total kinerjanya secara profesional. Begitu juga soal rujukan pasen dari puskesmas diwajibkan prioritas ke RS milik Pemko Medan, yakni ke RS Pirngadi dan RS Bachtiar Djafar yang berada di Belawan.

Selain itu, Henry Jhon menyarankan kepada Walikota Medan agar menaikan gaji para dokter spesialis di RS Pirngadi Medan. Dengan tujuan untuk menambah semangat bagi para dokter, agar tetap betah mengabdi untuk menjalankan tugas kemanusiaan di RS Pirngadi yang usianya sudah tidak lama lagi mencapai 100 tahun.

(MC/RZD)