Di panggung politik nasional dan daerah, kehadiran perempuan semakin menunjukkan pergeseran penting. Mereka tidak lagi hadir sebagai pelengkap, melainkan sebagai aktor utama yang membawa perspektif, pengalaman dan pendekatan yang berbeda. Hal ini tercermin dari sejumlah tokoh perempuan yang tidak hanya memiliki ambisi politik, tetapi juga dibentuk oleh latar pendidikan yang kuat serta pengalaman jabatan yang relevan.

Salah satu figur yang menonjol adalah Sherly Tjoanda, dikenal sebagai sosok yang memegang peran penting dalam pemerintahan daerah sebagai Gubernur Maluku Utara. Dia bertanggung jawab atas pengambilan kebijakan strategis, pembangunan daerah, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat di provinsi yang kaya akan sumber daya alam ini.

Kepemimpinannya menekankan pada pembangunan infrastruktur, penguatan sektor perikanan dan pariwisata, serta upaya pemerataan ekonomi di wilayah kepulauan. Selain itu, dia juga aktif mendorong transparansi pemerintahan dan partisipasi publik dalam proses pembangunan daerah.

Lulusan Inholland University of Applied Sciences, Belanda ini terlibat dalam berbagai kegiatan sosial dan filantropi yang berfokus pada pemberdayaan masyarakat, yang pada akhirnya menjadi jembatan antara kebutuhan riil masyarakat dan agenda kebijakan.

Kemudian ada Angela Tanoesoedibjo yang dikenal sebagai bagian dari generasi muda yang masuk ke dalam pemerintahan dengan bekal pendidikan luar negeri dan pengalaman profesional di sektor swasta. Pendekatan yang dibawanya saat ini sebagai Ketua Umum Partai Perindo tidak hanya administratif, tetapi juga strategis; menghubungkan kebijakan dengan kebutuhan pelaku usaha, termasuk UMKM berbasis kreativitas.

Saat menjabat sebagai Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif periode 2019–2024, Angela terlibat dalam upaya pemulihan sektor pariwisata pasca pandemi Covid-19 sekaligus mendorong penguatan ekonomi kreatif sebagai sumber pertumbuhan baru. Peran alumni Universitas New South Wales ini berlanjut dalam kepemimpinan Partai Perindo, menandai transisi dari teknokrat ke tokoh politik.

Panggung politik Indonesia telah lama dihiasi oleh Rieke Diah Pitaloka, politisi dan aktris Indonesia yang dikenal luas atas kiprahnya di dunia hiburan sebelum kemudian aktif di parlemen sebagai anggota DPR RI. Rieke mulai dikenal lewat perannya sebagai “Oneng” di Bajaj Bajuri, yang membentuk citra kuatnya di kalangan masyarakat.

Sejak terpilih di tahun 2009 Rieke konsisten menyuarakan isu-isu kerakyatan seperti perlindungan buruh, pendidikan, dan kesejahteraan sosial, sekaligus aktif dalam berbagai diskursus kebijakan publik. Dengan latar belakang seni dan advokasi, ia menjadi salah satu figur yang menjembatani komunikasi antara masyarakat dan pemerintah.

Pendekatan berbasis masyarakat juga terlihat dalam perjalanan Atalia Praratya. Dengan latar pendidikan kesehatan masyarakat, dia mengarahkan kontribusinya pada isu-isu yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Mulai dari ketahanan keluarga hingga pendidikan dan kesehatan. Saat menjabat Ketua TP PKK Provinsi Jawa Barat dan Ketua Dekranasda, dia aktif menggerakkan program berbasis komunitas. Kini, kehadirannya di DPR RI menunjukkan kelanjutan peran tersebut dalam skala yang lebih luas, dari gerakan ke ranah legislasi.

Jika Atalia bergerak dari akar komunitas, maka pendekatan teknokratis terlihat pada figur seperti Puteri Komarudin. Kehadirannya mencerminkan bagaimana latar pendidikan dapat memperkuat kapasitas dalam menjalankan fungsi politik. Lulusan Universitas Melbourne ini kini aktif di Komisi XI DPR RI yang membidangi sektor fiskal dan perbankan.

Dalam perannya, Puteri terlibat dalam pembahasan kebijakan keuangan negara sekaligus mendorong peningkatan literasi keuangan masyarakat, terutama generasi muda. Fokusnya pada penguatan UMKM juga menunjukkan keterkaitan antara kebijakan makro dan dampak di tingkat mikro.

Sementara Yashinta Sekarwangi Mega merupakan figur muda yang aktif dalam isu sosial dan pemberdayaan generasi muda. Dia terpilih sebagai anggota DPD RI periode 2024-2029 setelah meraih 470.211 suara di Daerah Istimewa Yogyakarta. Mewakili Yogyakarta, dia membawa perspektif yang dekat dengan generasi muda, didukung latar belakang pendidikan S2 Ilmu Komunikasi Universitas Indonesia dan pengalaman organisasi untuk mengangkat isu partisipasi publik serta komunikasi politik yang lebih inklusif, sekaligus mencerminkan mulai terjadinya regenerasi dalam lanskap politik Indonesia.

Jika di tingkat nasional perempuan mulai memainkan peran dalam perumusan kebijakan makro, maka dinamika yang tak kalah penting justru terjadi di tingkat daerah, tempat kebijakan bersentuhan langsung dengan masyarakat. Dalam konteks ini, kepemimpinan perempuan juga tercermin dari kedekatannya dengan komunitas serta kemampuannya membaca kebutuhan lokal.

Hal tersebut terlihat pada kiprah Winda Sari, anggota DPRD Kabupaten Barito Timur dari Partai Perindo. Tak hanya menjalankan fungsi legislasi, lulusan S2 Universitas Lambung Mangkurat ini juga aktif di sektor olahraga dan komunitas digital, termasuk melalui perannya dalam organisasi esports.

Legislator yang duduk di DPRD Barito Timur sejak 2019 ini tercatat sebagai Ketua Indonesia Esports Association Kalimantan Tengah dan Ketua Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia Barito Timur, serta dikenal memiliki minat di dunia game khususnya Dota 2 yang ditekuninya sejak 2017.

Dari Sulawesi Utara, ada Hillary Brigitta Lasut yang dikenal sebagai salah satu representasi perempuan muda di parlemen nasional. Dengan latar belakang pendidikan S2 Hukum dari Universitas Washington, dia menjalankan fungsi legislasi dan pengawasan dengan pendekatan berbasis kerangka hukum.

Sebagai salah satu anggota DPR termuda saat pertama kali terpilih pada 2019, Hillary menunjukkan bahwa usia bukan lagi batas dalam berkontribusi di ruang politik formal, sekaligus aktif mengangkat isu generasi muda, pendidikan dan pemberdayaan perempuan dengan gaya komunikasi yang modern dan dekat dengan publik.

Kehadiran para tokoh perempuan ini menunjukkan bahwa politik perempuan di Indonesia tengah bergerak menuju fase yang lebih substantif. Pendidikan menjadi salah satu fondasi utama, tetapi tidak cukup tanpa diiringi pengalaman, konsistensi dan kemampuan membaca kebutuhan masyarakat. Dalam konteks ini, perempuan tidak hanya hadir sebagai representasi, tetapi sebagai penggerak perubahan yang bisa menghadirkan energi baru Indonesia.

Momentum Hari Kartini kian relevan untuk melihat bagaimana semangat emansipasi terus bertransformasi di panggung politik. Jika dahulu perjuangan difokuskan pada membuka akses, maka hari ini tantangannya adalah memastikan kualitas dan dampak. Perempuan-perempuan ini menunjukkan bahwa kepemimpinan bukan semata soal posisi, tetapi tentang bagaimana posisi tersebut digunakan untuk menghadirkan perubahan nyata.

Dengan latar pendidikan yang kuat dan rekam jejak jabatan yang beragam, dari tingkat lokal hingga nasional, mereka menjadi bagian dari wajah baru politik Indonesia. Sebuah wajah yang tidak hanya inklusif, tetapi juga semakin berorientasi pada kerja nyata dan hasil yang terukur.

(REL/RZD)